BNPT Beri Pembekalan Antiradikalisme kepada Praja IPDN

INDONESIA menempati posisi ke-24 dari 162 negara soal ancaman terorisme menurut Global Terrorism Index (GTI) 2022. 

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar saat menjadi pembicara dalam Stadium General bertajuk 'Deteksi Dini Modus Perkembangan Gerakan Radikalisme' di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (4/7).

“Rilis PBB pada masa pandemi radikalisasi di sosial media terjadi peningkatan. Termasuk di Indonesia, 202 juta orang menggunakan internet dan 80% nya pemilik akun media sosial. Dari 80% pemilik akun medsos ini 60% adalah kalangan muda. Itulah yang menjadi target kelompok jaringan terorisme global. Teroris ini mengembuskan narasi kebencian kepada pemerintah," ujar Boy di hadapan para praja dan civitas akademika IPDN.

Boy kemudian menjelaskan kepada praja terkait perkembangan teror secara global dan regional. Termasuk perkembangan teror dalam negeri seperti perkembangan kelompok-kelompok Mujahidin Indonesia Timur, Negara Islam Indonesia, Separatis Terorisme Papua, hingga Jamaah Ansharul Khilafah.

Menurut Boy, ketimpangan dalam pelayanan publik dan pelayanan oleh negara menjadi pintu masuk untuk dibangunnya semangat permusuhan kepada negara. 

“Jaringan terorisme ini memiliki tujuan politik untuk mendelegitimasi kekuatan supra politik di pemerintahan masing-masing dan berharap bisa eksis di negara tersebut," tandasnya. 

Boy juga kembali menegaskan praja IPDN untuk berhati-hati kepada dakwah atau kajian yang berkedok agama namun disisipi ajaran terorisme. 

“Praja calon pimpinan masa datang harus benar-benar dapat membedakan mana yang dakwah agama, mana yang benar-benar menjadi rencana penuh dengan kekerasan," imbuh Boy.

Jika sudah menghalalkan kekerasan, sambungnya, berarti tidak mengacu pada agama manapun. Karena semua agama tak memperbolehkan adanya kekerasan. "Sedangkan kelompok teroris ini menggunakan agama untuk kepentingan politik agar mereka berkuasa," tandasnya.

Padq kesempatan yang sama, Rektor IPDN Hadi Prabowo meminta kepada praja untuk mencermati pembekalann yang disampaikan Boy. 

"Adanya radikalisme dimulai dengan adanya intoleransi lalu menjadi ekstrimis dan berkembang menjadi terorisme. Hal ini tentunya harus menjadi kewaspadaan kita semua, apalagi sekarang ini selalu berkedok agama," kata Hadi.

Hadi juga sangat menyayangkan sekelompok oknum yang selalu membawa nama agama tertentu sebagai kedok atau media dari radikalisme dan terorisme. 

“Jangan menjadikan agama sebagai kedok atau media dari radikalisme dan terorisme. Kita harus mampu memilih dengan baik pendakwah agama, sehingga kita bisa menangkal radikalisme. Intoleransi, radikalisme dan terorisme adalah musuh bangsa Indonesia, karena hal ini sangat bertentangan dengan ideologi dan konsesus dasar negara, ini juga merupakan musuh agama”. Masih menurutnya, masyarakat Indonesia dan praja pada khususnya jangan terlena meskipun pemahaman kita terkait radikalisme berada di posisi 63,44% tapi kita tetap harus waspada kepada gerakan-gerakan radikalisme. “Kita terutama praja harus terus memperkuat jati diri bangsa, karena praja adalah garda terdepan bangsa dan juga diharapkan dapat menjadi kader terdepan didalam upaya penanggulangan terorisme, radikalisme dan intoleransi”, tutur Hadi.

Hadi juga terus mengingatkan seluruh praja IPDN untuk memupuk jiwa kebangsaan dan nasionalisme, tidak memperdebatkan perbedaan agama dan menguasai ilmu pengetahuan. Termasuk memahami ajaran agama sesuai tuntunannya. 

“Jangan sampai terjebak pada statement atau pemikiran bahwa terorisme itu ada pada satu agama. Terorisme adalah musuh semua agama. Harus kita lawan bersama. Kita harus mampu mengembangkan dan memelihara kebinekaan dengan toleransi dan antikekerasan serta perkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa," pungkasnya. (OL-8)