Kejagung Sita Beberapa Dokumen dari Eks Mendag

PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung menyita beberapa dokumen dari mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Diberitakan sebelumnya, Lutfi telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Penyitaan dokumen-dokumen tersebut dikonfirmasi langsung oleh Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi. Kendati demikian, ia belum bisa memastikan apakah dokumen yang disita dari Lutfi terkait data mafia minyak goreng yang pernah disampaikan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu dalam rapat di DPR RI.

"Ada dokumen yang disita dari dia (Lutfi) juga. Ada dokumen-dokumen disita juga. Saya tidak bilang mafia, tapi ada dokumen yang disita," ujar Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (22/6) malam.

Menurut Supardi, pertanyaan yang ditujukan penyidik ke Lutfi seputar latar belakang dan implementasi peraturan menyangkut harga eceran tertinggi (HET), ketentuan ekspor, dan terbitnya persetujuan ekspor (PE).

Baca juga: Kelar Diperiksa, Lutfi : Saya Memenuhi Kewajiban Sebagai Rakyat

"Juga dikonfrontir dengan berbatgai bukti-bukti yang telah disita sebelumya," jelas Supardi.

Sebelumnya, Lutfi mendatangi Gedung Bundar JAM-Pidsus sekira pukul 09.10 WIB. Ia meninggalkan lokasi tersebut tepat 12 jam, yakni sekira 21.10 WIB.

Kejagung telah menetapkan anak buah Lutfi, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana, sebagai tersangka, pada Selasa (19/4) lalu.

Selain Wisnu, tersangka lain yang telah ditahan oleh penyidik JAM-Pidsus adalah Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia.

Berikutnya ada nama Picare Tagore selaku General Manager PT Musim Mas dan Lin Che Wei (LCW) alias Weibinanto Halimjati. LCW merupakan pendiri dan penasihat kebijakan/analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia yang jasanya digunakan Kemendag. (S-2)