AKTIVIS Petisi 28, Haris Rusly Moti, memaparkan ada dugaan riset-riset yang dilakukan lembaga survei selama ini merupakan 'pesanan'.
"Sobat, lembaga survei seperti Charta Politika, SMRC, dan lain-lain disebut mainstream bukan karena objektivitas metodologisnya, tapi lantaran di-back sumber dana yang melimpah, yang diduga mengalir dari oligarki untuk mendikte publik mendukung bakal capres yang didukung oligarki jahat," kata Haris dikutip dari akun Twitternya, Rabu (15/6).
Jika dugaan tersebut benar, lanjut Haris, hasil survei sulit dikatakan objektif. Dengan mendikte publik maka jajak pendapat yang seharusnya menghasilkan tokoh perwakilan mayoritas rakyat berubah menjadi kemauan oligarki.
Baca juga: Survei : Elektabilitas PPP Cuma 2,7%, Potensi Tak Lolos Pemilu 2024
"Mereka merusak seleksi kepemimpinan nasional berbasis gagasan, jadi berbasis popularitas palsu," kritiknya.
Kecenderungan ini sedikit berbeda dengan lembaga survei di luar negeri, sebut saja di Amerika Serikat.
Di negara adikuasa tersebut, adanya lembaga survei politik lebih banyak dijadikan sebagai lembaga think tank pemerintah.
"Di Amerika, ada 1.984 lembaga peneliti dan pemikir dalam berbagai bidang yang bekerja memperkuat kepentingan nasional Amerika sebagai imperium. Di Indonesia menjamur lembaga survei antek oligarki," tandasnya. (RO/OL-1)
