Rencana Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berasal dari Pebisnis

PENUNDAAN pemilihan umum (Pemilu) 2024 diyakini tidak berdasarkan aspirasi masyarakat. Penundaan itu diyakini cuma aspirasi beberapa pebisnis di Indonesia.

"Kalau soal aspirasi masyarakat sebenarnya kan aspirasi yang ditampung itu dalam kelompok kecil masyarakat, kelompok usaha dan dunia bisnis," kata Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Siapa Malu Siapa Mau Tunda Pemilu?', Minggu (13/3).

Titi mengatakan permintaan pebisnis tidak bisa mewakili kemauan rakyat. Kelompok itu juga diyakini cuma sebagian kecil jika dibandingkan dengan kemauan seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Jaringan RT/RW se-Banten Dukung Erick Thohir Maju Pilpres 2024

"Kalau kita bicara rakyat secara keseluruhan skalanya sangat besar," ujar Titi.

Titi mengatakan sejumlah survei yang ada malah memberikan hasil sebaliknya tentang permintaan penundaan pemilu. Bahkan, beberapa orang yang mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak Pemilu 2024 ditunda.

"Pendapat para pihak yang memberikan kinerja baik itu yang juga berpendapat bahwa mereka tetap ingin di 2024 ada pemilu, dan tidak ada penundaan, serta tidak mau ada perpanjangan masa jabatan," tutur Titi.

Titi menilai masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik. Dia yakini rakyat Indonesia bakal menolak wacana penundaan pemilu meski Jokowi mencalonkan diri lagi.

"Kinerja memang harus dinilai secara proporsional, maka hasilnya adalah penilaian kinerja yang tinggi tadi, tapi, komitmen berdemokrasi juga dipegang erat oleh publik," ucap Titi.

Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dia mengusulkan pesta demokrasi 2024 ditunda selama setahun atau dua tahun.

Usulan itu berlandaskan pertimbangan perbaikan ekonomi Indonesia yang dilanda pandemi covid-19. Momentum perbaikan tersebut ada pada 2022-2023.

Dia khawatir Indonesia melewatkan momentum kebangkitan ekonomi nasional karena pemilu. Alasannya, setiap penyelenggaraan pemilu berdampak kurang baik terhadap ekonomi Indonesia.

Biasanya, para investor cenderung menahan modal selama pemilu berlangsung, terjadi ketidakpastian saat masa transisi peralihan pemerintahan, hingga potensi konflik yang dapat berakibat buruk terhadap perekonomian.

"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3). (OL-1)