Minim Landasan Hukum, PDIP Tolak Wacana Penundaan Pemilu

WACANA penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mengemuka dengan diiringi dukungan dan penolakan. Namun PDIP mengaku sudah bulat menyikapi isu ini dengan prinsip menjunjung konstitusi.

"PDIP menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (24/2).

Ia mengatakan sumpah presiden menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar (UUD) dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Atas dasar ketentuan konstitusi pula konstitusi mengamanatkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan pemilu," katanya.

Hasto menjelaskan sikap PDIP ini senafas dengan pernyataan Presiden Jokowi yang berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

"Periodisasi pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi. Kultur berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi daripada berpikir menunda pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan pemilu," pungkasnya. (OL-13)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Muhamad Fauzi