Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Serah SK Pimda NTT

MANTAN anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar) tiga periode, Fransiskus Sukmaniara, dipilih menjadi Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2021/2026. Keputusan ini tertuang dalam surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional (Pimnas) PKN nomor 012/SK/PIMNAS-PKN/I/2022 yang ditandatangani Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika dan Sekretaris Jenderal Dr Sri Mulyono.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) tersebut bersamaan juga dengan penyerahan SK seluruh Pimpinan Cabang (Pimcab) PKN seluruh NTT di Jakarta, Kamis (20/1/2022). Kepada media, Fransiskus Sukmaniara mengatakan, keputusan Pimnas menunjuk dirinya menjadi Ketua Pimda PKN NTT merupakan suatu kehormatan sekaligus tantangan dan tanggung jawab besar dalam membesarkan PKN di seluruh NTT. 

"Keputusan ini menjadi suatu kehormatan bagi saya pribadi sekaligus suatu tantangan dan tanggung jawab besar dalam membesarkan PKN di bumi NTT," kata pria yang akrab disapa Frans ini di Jakarta, Kamis (20/1/2022). Lebih lanjut mantan Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolitik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang ini mengatakan, PKN sebagai partai baru optimistis mendapat tempat di hati masyarakat NTT khususnya dan Indonesia umumnya. 

Ia beralasan PKN hadir di Nusantara untuk menjembatani kepentingan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi dalam politik. "PKN hadir di Nusantara untuk menjembatani kehendak rakyat yang tidak terakomodasi kepentingannya dalam politik," ujar Frans.

Lebih jauh mantan pendiri Partai Demokrat di NTT itu mengatakan, sebagian besar masyarakat di negeri ini terpinggirkan perannya dalam politik. Karena itu, PKN hadir untuk memberikan ruang bagi mereka. Ia pun mengajak masyarakat Indonesia, khususnya warga bangsa yang ada di NTT, untuk bersama-sama, bergotong royong, membangun Partai Kebangkitan Nusantara. 

Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika saat memberikan arahannya kepada seluruh pengurus Pimda dan Pimcab  se-NTT melalui Zoom mengatakan PKN sudah diberikan badan hukum secara sah oleh Kementerian Hukum dan HAM meskipun partai ini hadir belakangan di negeri ini. "Dengan terbitnya SK Menkum dan HAM ini kita telah melewati etape pertama dari tiga etape yakni SK Menkum dan HAM, lolos dalam proses verifikasi, dan etape terakhir berhasil dalam pemilu 2024 mendatang," ujar Pasek. 

"Ini harus menjadi keyakinan kita bersama bahwa melalui pemberian nama ibu kota baru Nusantara mendapatkan insentif elektoral bagi PKN," kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Hanura itu. Lebih lanjut mantan Ketua Komisi III DPR tersebut menjelaskan, mudah-mudahan tanda-tanda alam seperti ini membawa kebaikan bagi PKN. 

Untuk itu, lanjut Pasek, agar seluruh keluarga besar PKN memiliki kesamaan pandangan tentang latar belakang penamaan Partai Kebangkitan Nusantara bahwa hanya PKN yang menggunakan nama Nusantara dan ini menjadi keuntungan tersendiri.

Selain itu, kehadiran PKN ingin mengembalikan kejayaan Nusantara yang dulu para nenek moyang kita pernah berjaya. "Intinya kehadiran PKN ini ingin membangkitkan kembali kejayaan Nusantara dahulu sehingga menjadi perjuangan kita saat ini dan ke depan," papar Pasek.

Mantan anggota DPD itu berharap bila nanti PKN diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa ini, pihaknya akan mengembangkan kembali kejayaan Nusantara sesuai dengan keadaan bangsa dan dunia saat ini. Pasek berpesan seluruh kader PKN di NTT berkerja serius dengan prinsip gotong royong dan berdikari demi memajukan PKN. 

Hal serupa juga dikatakan Koordinator wilayah NTT, Bali, dan NTB, Agustinus Lesek berharap para kader PKN di seluruh wilayah NTT berjuang bersama membesarkan PKN dengan semangat Mireka Satata bersatu dalam persahabatan. "Pesan saya kepada seluruh kader PKN di NTT agar mari kita bersatu berjuang bersama membesarkan PKN dengan semangat bersatu dalam persahabatan," kata Gusti Lesek.

Secara terpisah, Sekretaris Dewan Pakar Pimnas PKN Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, PKN didirikan bukan hanya hadir tetapi hadir dengan membawa warna baru dalam kancah perpolitikan Indonesia. Karena itu mantan pengamat politik dan jurnalis Antv itu meyakini PKN menjadi salah satu partai peserta pemilu 2024 mendatang. 

Seperti diketahui, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sah menjadi partai politik baru, setelah resmi mengantongi Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) tertanggal 7 Januari 2022. Penyerahan SK Kemenkum dan HAM kepada pengurus PKN dilakukan bertepatan dengan pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) di Gedung DPR, Selasa (18/1).

SK Kemenkum dan HAM tersebut dijemput Sekjen PKN Sri Mulyono, Wakil Ketua Umum Gerry H Hukubun, Direktur Eksekutif Made Sudana, serta Wakil Direktur Eksekutif Abdul Aziz Muslim di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum dan HAM. Penyerahan SK Kemenkum dan HAM ini memang secara teknis sedikit molor dari tanggal penerbitan SK.

Baca juga: Prabowo Sebut Kemenhan Telah Audit Kasus Pengadaan Satelit 

Tanpa diduga, penyerahannya justru dilakukan bersamaan dengan pengesahan UU IKN dan sahnya nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru. "Kami meyakini semesta ikut bekerja sehingga kesan kebetulan yang ada justru sebenarnya penguat motivasi untuk totalitas berjuang membangkitkan kembali kejayaan Nusantara," kata Gerry H Hukubun. (RO/OL-14)