MENTERI Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pihaknya telah melakukan audit internal terkait pengadaan Slot Satelit 123 Derajat Bujur Timur (BT). Diketahui, jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi tentang pengadaan tersebut.
"Ada (audit internal) dan kita sudah minta juga ke pihak BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk audit," kata Prabowo di Kantor Kemenhan, Kamis (20/1).
Kejagung menduga ada perbuatan melawan hukum terkait pengadaan satelit yang menjadi bagian dalam proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) di Kemenhan. JAM-Pidsus Febrie Ardiansyah menjelaskan perbuatan melawan hukum itu di antaranya pelaksanaan proyek tidak dilaksanakan dengan baik.
Bahkan, lanjutnya, Kemhan belum memasukkan anggaran di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 pada saat kontrak dilakukan. Dalam perjalanannya, satelit yang disewa dari perusahaan Avanti Communication Ltd pun tidak dapat berfungsi dan spesifikasinya tidak sama.
Pada Jumat (14/1), Febrie menyebut pihaknya telah memeriksa 11 orang, baik dari pihak swasta maupun Kemenhan, selama proses penyelidikan. Dalam kasus tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian lebih dari Rp700 miliar yang dikeluarkan akibat kekalahan di pengadilan arbitrase.
Uang sebesar Rp500 miliar dikeluarkan atas gugatan Avanti Communication Ltd pada 2019 di Pengadilan Arbitrase London. Sementara itu, putusan Pengadilan Arbitrase Singapura pada 2021 mewajibkan pemerintah membayar US$20 juta kepada perusahaan Navayo. (OL-8)
