GERAKAN Muda Partai Golkar (GMPG) menyoroti elektabilitas Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang. Inisiator GMPG Sirajuddin Abdul Wahab menyebut elektabilitas Airlangga sangat memprihatinkan. Hal ini merujuk dari data survei Voxpol Center yang menyebutkan Airlangga Hartarto hanya mendapatkan 0,8%. Sementara di Indikator Politik Indonesia sebesar 0,2%.
"Selain elektabilitas yang defisit, hal ini diperparah dengan elektabilitas ketua umum yang diusung menjadi capres yang memprihatinkan dan memalukan," ujar Sirajuddin dalam keterangannya, Kamis (13/1).
Karena itu, Sirajuddin menuturkan, buruknya elektabilitas Airlangga berdampak secara sistematik dan epistemik terhadap citra Partai Golkar. Padahal struktur partai dan anggota DPR dari Golkar sudah menebar baliho terhadap Airlangga.
"Namun tidak memberi dampak signifikan, hal ini dapat dianggap bahwa masyarakat tidak tergerak memberikan dukungan, jika ada kenaikan maka kenaikan itu dapat dipastikan sebagai angka yang perlu dipertanyakan sumber dan kredibilitasnya," katanya.
Sirajuddin menuturkan, kondisi ini telah mendevaluasi eksistensi partai di tengah kompetisi elektorasi antarpartai, dan Golkar tidak kuat lagi sebagai partai yang terus melahirkan pemimpin-pemimpin muda.
"Tidak lagi melahirkan pemimpin muda, pemimpin daerah yang inovatif, melayani rakyat dan selalu mendengarkan aspirasi dari bawah, melainkan hanya cenderung sebagai alat legitimasi para segelintir penguasa," ungkapnya.
Baca juga : Integritas Penyelenggara Pemilu Harga Mati
Bahkan menurut Sirajuddin, Airlangga juga gagal membawa perubahan signifikan terhadap perolehan suara Partai Golkar di 2019 lalu.
"Karena di Pemilu 2019 hanya sebesar 12,31 persen (85 kursi) mengalami penurunan dibandingkan dengan Pemilu 2014 dengan perolehan 14,75% (91 kursi) dan Pemilu 2009 sebesar 14,45% (107 kursi)," tuturnya.
Sirajuddin menilai mesin Partai Golkar saat ini tidak berjalan maksimal dan tidak dikelola dengan benar. Ini diperparah dengan proses pembangian dan kerja bidang-bidang yang tidak sesuai dengan tupoksi yang profesional.
"Hal ini mengakibatkan absennya penyelenggaraan program kerakyatan Partai Golkar di masyarakat, padahal itu merupakan bagian langkah memperbaiki citra partai di mata publik," urainya.
Sirajuddin mengatakan, imbauan Ketua Dewan Pakar dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar di akhir 2021 yang meminta kepada kader untuk menjaga soliditas, persatuan dan kesatuan serta membangun sinergitas, telah mengisyaratkan kondisi partai saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja.
"Isyarat ini merupakan sinyal bahwa secara internal partai dalam kondisi rentan perpecahan dan konflik, sebab polarisasi masih tetap ada walaupun tidak mengemuka," pungkasnya. (OL-7)
