Pengungsian Jadi Lokasi Syuting Sinetron, DPR: Jangan Eksploitasi Derita Korban Bencana

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengaku geram mendapati kabar terkait dugaan tempat pengungsian korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, yang dijadikan lokasi syuting sinetron.

Bukhori menilai hal itu tidak etis dan meminta setiap pihak menunjukan empati terhadap korban bencana.

“Sudah sepatutnya kita berempati terhadap semua korban bencana, khususnya korban terdampak erupsi Semeru di Lumajang. Sangat tidak etis di tengah suasana batin masyarakat yang sedang berkabung karena kehilangan sanak keluarga, tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan semua itu, namun didapati ada pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut demi meraup keuntungan materiel,” ucap Bukhori dalam keterangan pers, Kamis (23/12).

Bukhori mengatakan, tindakan mengeksploitasi bencana untuk kepentingan materiel adalah hal yang tidak bisa diterima oleh nurani maupun akal sehat publik.

Ia menambahkan, walaupun pihak Production House (PH) berdalih syuting di tempat tersebut sebagai wujud dukungan morel bagi korban dan mengaku telah memperoleh izin dari pemerintah daerah, namun itu bukan tindakan yang tepat secara moral karena dapat menyakiti perasaan korban maupun pihak yang bersimpati.

“Syuting di tempat itu sama sekali tidak dibenarkan karena tidak mencerminkan empati, apalagi menjadi solusi bagi korban. Sebaliknya, tindakan itu bahkan bisa disebut eksploitasi bencana untuk kepentingan materiel semata. Padahal agama dan budaya kita mengajarkan untuk saling berempati dan bahu membahu dalam menghadapi musibah apapun yang menimpa siapapun,” jelasnya.    

Anggota DPR yang bermitra dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu menambahkan, jika benar pengakuan PH bahwa pihaknya telah memperoleh izin dari pemerintah setempat, maka otoritas setempat perlu menyampaikan klarifikasi kepada publik yang terlanjur geram dengan kegiatan syuting tersebut.

“Publik tidak hanya menyorot kontroversi dari kegiatan syuting tersebut, tetapi juga mempertanyakan bagaimana bisa mereka melakukan itu jika tanpa seizin pemerintah setempat. Jika pengakuan itu terbukti benar, lalu apalagi yang bisa diharapkan kepada pemerintah yang telah kehilangan sense of crisis?” tanya politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (RO/OL-09)