Ketua Umum DPP KNPI Andreas Sesalkan Pelantikan Ketua DPD KNPI Jabar

DI tengah upaya penyatuan organisasi pemuda yang dilakukan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Raden Adreas Nandiwardhana, masih saja ada kelompok yang diduga tidak senang bila organisasi kepemudiaan itu menyatu dengan baik.

Sebelumnya, Ketua DPP KNPI yang dipimpin Haris Pratama melantik Ridwansyah Yusuf sebagai Ketua DPD KNPI Jawa Barat (Jabat). Acara pelantikan juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

Padahal, Musyawarah Daerah KNPI yang dilaksanakan di Garut, Jawa Barat, dibuka Wakil Ketua KNPI kubu Andreas. Hal ini dinilai sangat menciderai upaya penyatuan organisasi kepemudaan.

DPP KNPI kubu Andreas juga mengatakan hadirnya Gubernur Jawa Barat di arena pelantikan tersebut justru kian memperuncing persoalan yang tengah dihadapi oleh organisasi kepemudaan. 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Politik KNPI Andreas, Ressa Nugraha, menegaskan, bahwa pelantikan KNPI oleh Haris Pratama yang notabene tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM tidak sah.

Selain itu, Ressa menilai Haris Pratama dinilai telah melampaui batas.

“Kami tegaskan bahwa pelantikan DPD KNPI Jawa Barat tidak sah. Dan saya ingatkan bahwa saudara Haris Pratama telah melampaui batas dalam organisasi," tegas Ressa dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/12/2021).

"Di mana Haris sudah tidak memiliki SK akan tetapi melantik ketua DPD yang dibuka oleh Wakil Ketua Umum kubu Andreas Nandiwardhana,” kata Ressa..

Ressa menyatakan, bahwa pihaknya selama ini tetap konsisten dalam menyatukan organisasi kepemudaan di Indonesia. N

amun demikian, kata Ressa, bila manuver Haris Pratama terus dilakukan, KNPI kubu Andreas segera bersikap.

“KNPI sebagai wadah kepemudaan dalam mengawal NKRI. Semangat Ketum Andreas dalam menyerukan penyatuan organisasi pemuda terus diupayakan," jelasnya.

"Akan tetapi bila ada kelompok yang berupaya terus menghambat langkah penyatuan itu, maka kami siap menabuh genderang perang untuk melawannya,” tutur Ressa. (RO/OL-09)