Wapres, Lembaga Publik Wajib Buka Informasi ke Masyarakat

SELURUH badan publik diminta untuk tidak beralasan untuk tak membuka informasi kepada masyarakat. Masyarakat luas, ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin, bisa mengakses informasi tersebut menggunakan teknologi digitalisasi informasi dan berbagai platform aplikasi telah tersedia.

 "Tidak ada lagi alasan bagi badan publik untuk menunda pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi publik," tegas Ma’ruf dalam Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia Tahun 2021 melalui konferensi video di Jakarta, Selasa (28/9)

Dengan keterbukaan informasi publik di seluruh K/L dan pemda tersebut, menurut Ma’ruf, komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih dapat terlaksana.

“Oleh karena itu, komitmen keterbukaan informasi publik harus terus dilaksanakan sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan seluruh badan publik kepada rakyat," tegasnya.

Baca juga : NasDem Dukung Pemerintah, Pencobloasan Pemilu Digelar 15 Mei 2024

Karena itu, tambahnya, Ma’ruf meminta seluruh lembaga publik berbenah diri dalam menyajikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Pembenahan dan perbaikan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat tersebut merupakan proses berkelanjutan dan dinamis sesuai dengan perkembangan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.

“Badan publik harus siap bertransformasi, melakukan pembenahan, dan berinovasi agar dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, aman, mudah, dan murah dalam rangka mendukung kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Ia menambahkan, ketersediaan teknologi dan berbagai platform aplikasi bisa membuat informasi publik dapat diakses dengan cepat dan menjangkau masyarakat luas, terlebih lagi pada masa krisis pandemi covid-19 yang mengubah pola hidup masyarakat.

“Dalam upaya optimalisasi diseminasi informasi publik yang lebih baik, khususnya pada masa pandemi saat ini, transformasi dan digitalisasi informasi publik menjadi kunci penting guna mendukung keterbukaan informasi publik," jelasnya. (OL-2)