KSP: Kinerja Satnas Pencegahan Korupsi Sudah Sesuai Keinginan Presiden

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut draf kerangka laporan kinerja Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Beberapa poin yang menjadi fokus di dalam laporan tersebut adalah pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19, percepatan kemudahan berusaha serta peningkatan indeks persepsi korupsi.

Baca juga: KPK: Selama Pandemi, Kekayaan 70% Pejabat Naik

“Itu semua sudah relevan dan sesuai arahan presiden,” ujar Moeldoko melalui ketwrangan resmi, Selasa (7/9).

Hanya saja, secara substansi, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Yang pertama adalah data potensi kerugian negara, utilitas Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan pengadaan barang jasa berbasis elektronik.

“Perlu kita tambahkan data potensi kerugian negara yang berhasil dicegah secara kuantitatif, sehingga presiden memiliki gambaran konkret,” lanjut Moeldoko.

Moeldoko juga optimistis Stranas PK 2021/2022 yang fokus menuntaskan permasalahan hingga akar akan memberikan hasil optimal.

Ia pun mengajak seluruh pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi dan membantu merealisasi.

"Saya ingin ada keterlibatan akademisi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan, sehingga program ini bisa dilakukan bersama, tidak hanya program kementrian atau lembaga,” jelas mantan panglima TNI itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, ada tiga poin utama dalam laporan kinerja Stranas PK semester pertama 2021.

Yang pertama adalah peran Stranas PK dalam penanganan Covid-19, dalam pembukaan Undang-Undang Cipta Kerja, dan Upaya perbaikan persepsi korupsi.

“Secara lisan laporan ini sudah disampaikan ke presiden, namun perlu untuk disampaikan ke semua tim di 5 lembaga,” ujar Firli.

Kedua, pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) untuk program bantuan sosial dan vaksinasi.

Ia mengatakan ada 52,5 juta NIK dari data Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kemensos yang bisa dimanfaatkan sehingga berpotensi mencegah kerugian sebesar Rp126 triliun.

Adapun, poin terakhir adalah penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang harus terus diperkuat. (OL-6)