Bantu Warga di masa PPKM, Anggota DPR Ini Sisihkan Separuh Gaji

PANDEMI covid-19 melahirkan kegetiran yang tinggi bagi masyarakat miskin. Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendorong DPR hingga DPRD Tingkat I dan II, berikut para menteri menyisihkan 50% gaji dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kita berempati, tetap berusaha berbagi dengan sesama, apalagi dimasa pademi ini. Masyarakat banyak yang terdampak. Walaupun sedikit tapi bisa terasa manis atau istilah kami orang batak mengatakan otik alai tonggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7).

Ia telah memberi contoh dengan mengirim bantuan sembako untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19. Melalui tim relawan Junimart Girsang Center (JGC), ia menyalurkan bantuan untuk 10 wilayah yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai. 

“Untuk kegiatan kali ini dimulai sejak 26 Juli 2021 kemarin, tim relawan Junimart Girsang Center kembali menyalurkan bantuan berupa beras kepada masyarakat di sepuluh kabupaten dan kota di Sumut,” terang Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR Ri daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara (Sumut) III itu.

Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani: Segera Bayarkan Insentif Nakes

Menurut dia, uluran tangan ini telah dilakukan secara berkala sejak Mei 2020. Tujuannya sebagai rasa tanggung jawab moral kemanusiaan selaku wakil rakyat. 

“Kita secara berkala melakukan bakti sosial ini sejak bulan Mei tahun lalu. Pendistribusian nya dimulai dari pembagian beras, penyemprotan desinfektan massal, pembagian masker, hand sanitizer, sembako dan sekarang kembali pembagian beras,” ungkapnya.

Sebelumnya, ia mendorong pejabat yang mendapatkan gaji dari negara untuk menyisihkan 50% untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 dan PPKM. Tidak harus lama, Junimart hanya menyarankan dua kali gaji, Juli dan Agustus 2021.

“Ini tanggung jawab kita bersama, khususnya tanggung jawab para wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Karena para wakil rakyat adalah personifikasi rakyat,” tegasnya. (OL-7)