Ombudsman Dorong Masyarakat Awasi Pelayanan Publik

ANGGOTA Ombudsman RI Hery Susanto meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara dari pusat hingga daerah. Hal itu disampaikan Hery dalam diskusi publik dengan tema 'mendorong peran serta masyarakat mewujudkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik' yang dilaksanakan di Cirebon, Sabtu (27/3).

Menurut Hery, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

"Setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman," katanya.

Baca juga: Pengamat: Ada Indikasi Forses Jadi Forum Jual Beli Jabatan

Hery salut dengan inisiatif warga di Cirebon yang tergerak berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik.  Sebab, itu sangat diperlukan guna terselenggaranya kepatuhan penyelenggara negara dalam pelayanan publik. Inisiatif warga mendirikan posko pengaduan terkait pelayanan publik harus didukung semua pihak.

"Adapun maksud dari kegiatan diskusi publik ini adalah menyosialisasikan peran dan fungsi Ombudsman RI kepada masyarakat, serta tata cara pelaporan masalah pelayanan publik kepada Ombudsman sesuai dengan perundang-undangan dan juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik," tambahnya.

Sementara itu, Ketua LSM Abdi Negara Sokid mendukung penuh Ombudsman dalam memberikan pelayanan prima oleh penyelenggara negara kepada masyarakat.  

"Kami akan dirikan posko pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di wilayah Cirebon," katanya.

Sokid mengatakan banyak masyarakat yang belum paham bagaimana cara melaporkan pengaduan kepada Ombudsman.   

"Momen ini saya rasa sangat tepat sekali untuk menyadarkan masyarakat untuk berani melapor kalau terjadi penyimpangan pelayanan," tandasnya.

Diskusi publik yang juga dihadiri Fitrah Malik. Anggota DPRD Kota Cirebon itu mengatakan, dengan adanya kegiatan ini, dirinya berharap adanya sinergitas antara legislatif, masyarakat, dan lembaga ORI sendiri dalam upaya pengawasan Pelayanan publik di Kota Cirebon baik SKPD, BUMD, maupun BUMN, agar pelayanan publik di Kota Cirebon bisa benar-benar dirasakan masyarakat. (RO/OL-1)