PRESIDENJoko Widodo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta seluruh pihak terkait terus melakukan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Lembaga tersebut diharapkan dapat melakukan berbagai terobosan mengingat begitu banyaknya kasus kejahatan ekonomi yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi teranyar.
"Shadow economy, peningkatan kecelakaan ekonomi, cyber crime, kondisi-kondisi yang menganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan seperti itu harus kita mitigasi," ujar Jokowi dalam Koordinasi Tahunan Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) 2021, Kamis (14/1).
Jika memang diperlukan, presiden meminta PPATK melakukan sinergi dengan berbagai pihak baik dari sektor publik maupun swasta dan membentuk public private partnership anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
Kepala negara juga menginstruksika kepada aparat hukum untuk berkomitmen dan kosisten dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ekonomi.
"Harus ada upaya tegas untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana," tuturnya.
Selain itu, peran satgas daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) juga harus ditingkatkan untuk mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat.
"Karena banyak pendanaan terorisme berkedok sumbangan kemanusiaan dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat," tandasnya. (OL-8)
