Waspadai Petahana Lakukan Kecurangan Netralitas ASN

PENTING untuk dilakukan pemetaan dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020. Sehingga penyelenggara dapat mengetahui berbagai potensi kecurangan yang dilakukan para kandidat.

"Pentingnya memetakan kontestasi ini. Bagaiamana Kemendagri mendukung ini, ada banyak regulasi maka akan makin kreatif pihak-pihak yang ingin memenangkan kontestasi ini untuk mencari cara agar menang," jelas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, kemarin.

Dari data yang dimiliki masing-masing calon memiliki tingkat potensi kecurangan yang berbeda-beda. Pasangan calon yang diusung partai dan para petahana dinilai memiliki potensi kecurangan yang lebih besar dari pada calon yang berasal dari perseorangan atau swasta. Sebanyak 669 pasangan calon yang diusung partai cenderung mencari dukungan yang banyak termasuk kepada ASN.

"Paslon yang diusulkan parpol ini area yang cukup tinggi risiko kecuranga netralitas ASN. Kenapa? Parpol sebagai entitas oleh negara untuk memprovos calon pemimpin akan mencari dukungan sebanyak banyaknya termasuk dari ASN dan penyelenggara negara. Ini ranah yang seksi sekali untuk digandeng," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan kandidat yang berpotensi tinggi melakukan kecurangan netralitas ASN yakni 25 calon tunggal. Sedangkan faktor lainnya yakni pejabat sementara (Pjs) yang bisa menjadi agen pendukung pasangan calon tertentu.

"Calon tunggal ini potensi pelanggaran netralitas ASN tinggi. Karena pejabat ASN bisa prediksi calon yang menang belum lagi dia akan mengabdi nantinya. Jadi kami minta para pengawas untuk memerhatikan ekstra daerah dengan calon tunggal ini. Sedangkan yang perlu diwaspadai adalah 142 Bupati dan 132 wakil Bupati, ini potensi besar pelanggaran. Lalu kemudian Pjs ini bisa jadi agen pendukung paslon tertentu," paparnya.

Dia merinci saat ini jumlah pejabat sementara sebanyak 141 pejabat terdiri dari 4 Pjs Gubernur, 119 Pjs Bupati, 14 Pjs Wali Kota dan 4 Pjs Bupati.

Baca juga : Rahayu Sasaswati Jadi Korban Kampanye Hitam di Medsos

Sementara itu menurut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto sebanyak 793 ASN telah dilaporkan melanggar netralitas ASN. Sedangkan 571 ASN telah dinyatakan melanggar dan mendapat rekomendasi KASN.

"325 ASN sudah ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi," ucapnya.

Agus menerangkan terdapat lima kategori pelanggaran yang paling banyak dilakukan di antaranya kampanye di sosial media, memasang baliho mempromosikan calon, mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan dan menghadiri deklarasi pasangan calon. Sedangkan lima pejabat ASN yang paling banyak melakukan pelanggaran yakni jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, jabatan administrator, pelaksana dan jabatan kepala wilayah.

"Kami sudah merekomendasikan sanksi, memonitor pemberian sanksi oleh PPK dan akan menggunakan data pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti untuk rekomendasi pengisian JPT," tukasnya. (OL-2).