Masa Kampanye Tentukan Mutu Pilkada 2020

MENTERI Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menilai tahapan kampanye dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sepanjang 6 hari ke belakang berjalan cukup baik. Kesuksesan pesta demokrasi di 270 daerah bertumpu pada tahapan ini.

“Laporan yang kita dengar, terjadi pelanggaran di 53 wilayah dari 309 wilayah. Artinya, lebih kurang proporsinya sekitar 15% yang melanggar, tapi pelanggarannya tidak terlalu signifikan, tidak seperti pada saat tanggal 4-6 September, masa pendaftaran bakal paslon,” ujar Tito dalam keterangan resmi, Sabtu (3/10).

Baca juga: Pengantian Jaksa Agung Wewenang Presiden

Tito menilai, arahan ketaatan protokol kesehatan sudah dijalankan seluruh otoritas mulai tingkat pusat maupun daerah. Seluruh pasangan calon, tim sukses dan masyarakat juga melakukan hal sama.

“Guna menjaga konsistensi setiap minggu kita akan laksanakan rapat koordinasi tingkat nasional dan daerah. Insya Allah dengan kebersamaan dan sinergi ini, kita bisa menyelenggarakan pilkada dengan aman, baik dari gangguan ketertiban umum dan berbagai bentuk kegiatan anarkis, maupun dari penyebaran covid-19," urainya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, saat ini terdapat tiga instrumen hukum yang bisa digunakan untuk menegakkan protokol kesehatan tersebut. Rinciannya, peraturan daerah (Perda), kemudian Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 dan Undang-undang terkait.

"Penegak utamanya adalah Bawaslu didukung oleh TNI, Polri, Satpol PP. Di luar itu ada UU yang lain, yaitu Undang-undang tentang Karantina Kesehatan, Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Lalu Lintas, KUHP, yang penegak hukumnya adalah Polri, dibantu oleh Satpol PP, dan didukung oleh TNI. Ketegasan inilah yang kita harapkan,” tutupnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Ketua KPU RI Ilham Saputra menekankan pentingnya penerapan pemahaman protokol kesehatan selama tahapan Pilkada. Aturan berupa PKPU diharapkan bisa mencegah hadirnya kerumunan.

Meski demikian Ilham mengatakan segala upaya KPU akan berhasil bila mendapat dukungan para pemangku kepentingan dan masyarakat. “Ikhtiar kita untuk selenggarakan pemilihan sukses dengan kesungguhan bahwa kita sedang bekerja dimasa pandemi, jangan pernah anggap remeh,” ucap Ilham.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin mengatakan bahwa fokus lembaganya saat ini tidak hanya mengawasi terkait pelanggaran proses pemilihan tapi juga terkait protokol kesehatan. Meski begitu lembaganya hanya bersifat menegur karena untuk tindakan yang sifatnya hingga sanksi pidana berada pada ranah lembaga lainnya.

“Batasannya seperti kita tilang orang melanggar, kita beri surat tilang, kalau masih lanjut maka domain ada di kepolisian dalam hal sanksi pidana,” pungkasnya. (OL-6)