Pemerintah Belum Pikirkan Perppu untuk Atasi Disiplin Pilkada

PEMERINTAH belum memikirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk meningkatkan disiplin di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, pemerintah lebih mengutamakan implementasi regulasi yang ada serta mendorong tindakan tegas dari aparat penegak hukum menindak setiap pelanggaran.

"Kita belum berpikir untuk alternatif Perppu karena semua yang diperlukan menghadapi tadi. Saya katakan pada hari kedua kampanye ada 18 pelaporan dari 270 daerah lalu sampai tanggal 30 akumulatifnya ada 177 misalnya, dan itu tidak ada yang fatal," ujar Mahfud dalam keterangan resmi, Kamis (1/10).

Baca juga : Polri Janji Pelanggar Prokes di Pilkada 2020 Ditindak Tegas

Mahfud mengatakan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye masih dapat diatasi. Pasalnya kasus yang muncul tidak begitu membahayakan seperti melebihi jumlah yang ditentukan yakni 50 orang hingga tidak menggunakan masker.

"Tapi itu bukan pengecualian yah itu akan tetap ditindak tentu saja dan sudah ditindak polisi yang punya instrumen hukum untuk itu," katanya.

Ia mengatakan masa kampanye masih dapat dibilang terkendali dengan regulasi yang ada. Sehingga pemerintah belum memikirkan Perppu yang berisi sanksi lebih berat terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

"Bawaslu kan memang menyelidiki, oh ini harusnya hadir 50 kok jadi 52 itu jadi pelanggaran kan gitu. Oh ini kok duduknya kurang 1,5 meter itu bisa pelanggaran nah itu tidak apa-apa bagus juga temuan itu tapi belum ada yah atau belum terpikir untuk Perppu," pungkasnya. (OL-2).