Kotak Kosong Berhak Kampanye

KOTAK kosong muncul sebagai konsekuensi keberadaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat dapat memilih kotak kosong apabila pasangan calon tunggal yang maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) dianggap tidak sesuai dengan harapan mereka.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan perlakuan untuk kolom kosong atau kotak kosong belum setara. Padahal, penting memastikan pemilih paham bahwa calon tunggal bukanlah satu-satunya pilihan.

Titi lebih jauh menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah, mengukuhkan pilihan kotak kosong konstitusional. Oleh karena itu, alat peraga kampanye semestinya disediakan bagi kolom kosong sebagai konsekuensi diakomodasinya kolom kosong seperti pada putusan MK.

“Slot kampanye di media diberikan setara materinya oleh panel ahli yang independen,” imbuh Titi dalam diskusi webinar bertajuk Pilkada, Antara Dinasti dan Calon Tunggal yang diselenggarakan di Jakarta, kemarin.

Titi juga mengingatkan calon tunggal merupakan salah satu dampak terlampau sulitnya persyaratan untuk calon perseorangan yang sesungguhnya dapat menjadi alternatif penantang dalam pilkada. Sikap pragmatis partai yang memborong dukungan terhadap calon kepala daerah yang diusung juga menyebabkan lahirnya calon tunggal.

Perludem mencatat tren calon tunggal semakin naik pada pelaksanaan pilkada. Mereka yang maju sebagai calon tunggal mayoritas petahana. Pada 2017, dari 101 daerah yang menggelar pilkada, ada sembilan daerah dengan calon tunggal dan delapan di antaranya calon petahana. Kemudian pada 2018, terdapat 16 daerah yang ada calonnya tunggal serta hampir semuanya petahana, kecuali di Kota Makassar.

Untuk pilkada tahun ini, Perludem memperkirakan ada 31 daerah meliputi 26 kabupaten dan lima kota yang akan ada calon tunggal.

Kandidat doktor ilmu politik Northwestern University, Illinois, Amerika Serikat, Yoes C Kenawas, menyampaikan kecenderungan pasangan calon tunggal pada Pilkada 2020 mulai terlihat. Salah satunya di Kota Solo, Jawa Tengah, pascadiumumkannya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, berpasangan dengan Teguh Prakosa. Sejauh ini belum ada kandidat lain yang muncul.

“Saya berharap di Solo ada calon lain yang memberi perlawanan, Kediri juga bisa terjadi (calon tunggal). Masih ada waktu untuk membentuk koalisi dan penantang lain bisa dihadirkan,” ucapnya.

Kendala regulasi

Sulitnya pengawasan terhadap calon tunggal melawan kotak kosong dikeluhkan Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari. Ia mengungkapkan pada saat Pilkada Kota Makassar 2018 ada kendala pada regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13/2018.

Di sana, ujarnya, hal yang diatur hanya pasangan calon, tetapi kotak kosong sama sekali tidak. “Ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan kotak kosong, kami kesulitan melakukan pengawasan,” tuturnya.

Bawaslu Kota Makassar mencatat ada dugaan pelanggaran penggembosan suara untuk kotak kosong pada Pilkada Kota Makassar 2018 di 40 tempat pemungutan suara yang diduga melibatkan penyelenggara pemilu.

“Formulir C1 yang di-upload ke laman KPU sudah diganti oleh oknum panitia pemilihan kecamatan sehingga ketika kolom kosong menang di 40 TPS dialihkan ke pasangan calon. Kami jadikan temuan hasilnya sangat signifi kan, angka yang berubah kehilangan 500-600 suara untuk kolom kosong,” tandas Nursari. (P-2)