Kurbankan Perilaku Koruptif

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Idul Adha menjadi momentum penghapusan sikap korupsi di Indonesia. Sikap rakus dan keinginan mencuri uang rakyat harus ikut dikurbankan atau dikubur dalam-dalam.

“Ibadah kurban seyogianya menjadi momentum bagi kita untuk menyembelih tabiat tamak, sifat binatang yang sejatinya ada dalam diri setiap manusia,” tegas Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, sikap tamak kini masih sering menguasai para pejabat negara untuk melakukan korupsi. Sikap itu yang membuat para koruptor merasa selalu kurang terhadap apa yang telah dimiliki.

Firli mengatakan momentum Idul Adha bisa menghapus sikap tamak itu. Asal, kata dia, makna Idul Adha diserap dengan baik oleh para pejabat.

“Oleh karena itulah, sudah sepatutnya kita jadikan perayaan Idul Adha tahun ini sebagai kebangkitan melawan hasrat dan nafsu jahat korupsi, mulai diri kita.”

Ia mengaku punya tiga strategi jitu untuk menghapus sikap rasuah, yakni pendekatan pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan. Tiga strategi itu juga bisa disatukan dengan makna monentum Idul Adha, yakin menghapus sikap korupsi di Indonesia.

“Insya Allah menjadi solusi terbaik agar Indonesia cepat terlepas dari laten korupsi yang menggurita. Indonesia bersih dari korupsi tidaklah hanya menjadi mimpi, tetapi harus terwujud nyata,” tukas Firli.

Benteng pencegahan

Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Oleh karena itu, organisasi sosial seperti Palang Merah Indonesia (PMI) berusaha untuk aktif mencegah korupsi secara internal.

Sekretaris Jenderal PMI Sudirman Said mengatakan suatu organisasi sosial dapat bekerja efektif bila mendapat kepercayaan dari masyarakat.

“Korupsi di kegiatan kemanusiaan ialah kategori double crime. Dosanya dua kali lipat,” kata Sudirman dalam webinar bertajuk PMI Cegah Korupsi.

Ia mengungkapkan kesadaran untuk menghindari dan mencegah korupsi harus dibangun kontinu. “Cara menjaga perilaku anggota tidak ada yang lebih kuat daripada memberi contoh. Tugas utama pemimpin ialah beri teladan dan perilaku yang baik,” jelasnya.

PMI telah memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi sejak pengesahan Rencana Strategis 2019-2024 pada Desember 2019. Terdapat
tujuh prinsip gerakan palang merah, yaitu kemanusiaan, kenetralan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan.

Sementara itu, Manajer Riset dan Advokasi Transparancy International Indonesia Wawan Heru Suyatmiko mengungkapkan lebih dari 30% bantuan pembangunan gagal mencapai tujuan akhir karena korupsi dan 102 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

“Namun, akibat korupsi, banyak orang yang membutuhkan bantuan menjadi tidak mendapatkannya.”

Menurutnya, korupsi tidak hanya terbatas pada kesalahan manajemen keuangan dan penipuan. Kekuasaan juga dapat disalahgunakan dengan banyak cara, misalnya nepotisme/kronisme, eksploitasi seksual, dan pengalihan sumber daya bantuan kepada kelompok-kelompok non- target.

“Ini menyebabkan dampak buruk dan jangka panjang pada misi kemanusiaan,” ujar Wawan.

Kepala IFRC untuk Kluster Pendukung Negara Indonesia-Timor Lester serta Perwakilan ASEAN, Jan Gelfand, mendukung gerakan kepalangmerahan yang digalang oleh PMI dan pembelajarannya dalam hal akuntabilitas organisasi. (Ant/P-3)