KPU, Bawaslu dan KPK Harus Bersama Mitigasi Politik Uang Pilkada

KERJA sama KPU, Bawaslu, dan KPK dalam melakukan mitigasi dugaan pelanggaran pidana politik uang dalam pilkada dan pemilu sangat diperlukan

Menurut Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar, hal itu dilakukan guna memudahkan penindakan dan menghindari tumpang tindih penegakkan pelanggaran pidana pemilu atau pilkada. Sebab,tambah Fritz, selama ini seringkali Bawaslu dianggap melangkahi lembaga lain dalam menindak adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu.

"Mungkin saya berpikiran, kerja sama Bawaslu, KPU, dan KPK memang sangat dibutuhkan dalam menegakkan kedaulatan pemilu," ujarnya dalam sebuah diskusi virtual seperti dilansir laman Bawaslu, Kamis (25/6).

Lebih jauh, Fritz menegaskan bahwa Bawaslu menentukan suatu pelanggaran perkara pidana pemilu berdasarkan ketentuan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dirinya beranggapan, tak mungkin Bawaslu menindak temuan pidana pemilu dengan melangkahi wewenang lembaga penegak hukum lainnya.

Baca juga : KPK Lelang Barang Rampasan Pejabat Kemenkeu

"Bawaslu menentukan perkara selalu mengacu pada 2 hal. Pertama apakah tindakan itu masuk dalam kewenangan Bawaslu atau di luar kewenangan Bawaslu," kata dia.

Sementara, Direktur PJKAKI KPK Sujanarko berharap agar lembaganya (KPK), KPU, dan Bawaslu dapat duduk bersama guna memitigasi dugaan politik uang. Hal ini sekaligus menegaskan wewenang kedua lembaga dalam hal penindakan pelanggaran politik uang, terutama yang dilakulan oleh petahana.

"Menurut saya, KPK dan Bawaslu dapat memetakan dugaan pelanggaran politik uang," tandasnya.(OL-2)