KPU: Jika Dipaksakan Desember, Pilkada Bakal Berisiko

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berharap semua pihak tidak terlalu memaksakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah pada Desember 2020. Ketua KPU Arief Budiman menyebutkan, akan berisiko dari sisi waktu, tenaga, dan biaya apabila pelaksanaan tahapannya dipaksakan di tengah pandemi Covid-19.

“Sekali menetapkan satu proses, jangan sampai dihentikan di tengah jalan karena berisiko,” katanya dalam sebuah diskusi daring, kemarin.

Ia mencontohkan dari sisi pendanaan yang harus dicairkan dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat. Apabila salah satu tahapan tertunda di tengah jalan, maka akan menyebabkan dana yang sudah dialokasikan menjadi sia-sia. “Makanya setiap tahapan harus tuntas supaya tidak ada yang terbuang percuma,” ujarnya.

Baca juga :Menkes Sarankan Pilkada setelah Status Pandemi Dicabut

Walaupun demikian, tambahnya, KPU dalam hal ini bukan dalam posisi penentu dalam menetapkan waktu penyelenggaraan Pilkada serentak. KPU harus berdiskusi dn mencapai kesepakatan terlebih dulu dengan DPR dan pemerintah. “Walaupun tetap menyiapkan untuk penyelenggaraan Desember 2020, KPU juga menyiapkan Maret 2021 dan September 2021 sebagai waktu alternatif jika terpaksa ditunda,” pungkasnya.

Sebelumnya, Arief menyebutkan, Pilkada serentak pada Desember 2020 bakal sulit terlaksana apabila disiplin masyarakat dalam melakukan physical distancing sangat rendah. Sementara KPU harus memulai tahapan Pilkada pada awal Juni 2020 agar pencoblosan dilakukan tepat waktu. Selain itu, KPU tengah memikirkan alternatif waktu yang agar Pilkada tetap digelar tanpa menimbulkan problem baru di tengah pandemi. (OL-2)