Malaadministrasi Mendominasi Aduan Ombudsman di 2019

KASUS m alaadministrasi menjadi aduan yang paling banyak di 2019. Sepanjang 2019, Ombudsman Republik Indonesia mendapatkan 7.903 aduan.

"Bentuk malaadministrasi penundaan berlarut masih mendominasi di 2019, sebesar 33,62% atau 1.837 pengaduan. Diikuti penyimpangan prosedur 28,97% atau 1.583 laporan, dan tidak memberikan layanan 17,7% atau 967 pengaduan," ungkap anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih, dalam peluncuran laporan tahun 2019 di Jakarta, kemarin.

Dari total 7.903 laporan itu, imbuh Ahmad, sebanyak 5.464 laporan telah diregistrasi dan ditindaklanjuti. Sisanya dalam proses pemeriksaan materiel. Ahmad mengatakan, terkait dengan substansi laporan, bidang agraria/pertanahan menduduki peringkat pertama dengan jumlah 865 pengaduan.

Disusul bidang kepegawaian sebanyak 749 aduan dan bidang pendidikan sebanyak 558 aduan. Bidang kepolisian sebanyak 551 aduan, administrasi kependudukan sebanyak 249, dan ketenagakerjaan 184 pengaduan.

"Dari sisi instansi terlapor, pemerintah daerah menduduki peringkat pertama dengan sebanyak 2.274 pengaduan, disusul instansi pemerintah/kementerian pusat sebanyak 613 pengaduan. Di peringkat ketiga kepolisian sebanyak 560 dan peringkat keempat ialah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebanyak 517 pengaduan," ujarnya.

Dari sisi sebaran laporan masyarakat sepanjang 2019, terbanyak di Ombudsman Pusat yakni 1.723, disusul Perwakilan Jakarta Raya sebanyak 551 dan Sulawesi Utara sebanyak 512.

Jumlah 7.903 itu dinilai Ahmad menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan itu akibat berkurangnya jumlah investigasi atas prakarsa sendiri Ombudsman pascapengesahan Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019.

Penurunan mulai terjadi pada 2017. Pada 2016 jumlah pengaduan yang ditangani Ombudsman sebanyak 9.078, di 2017 turun menjadi 8.886, pada 2018 sebanyak 8.413, dan di 2019 turun menjadi 7.903 pengaduan.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan tahun ini pihaknya kembali akan melakukan survei kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2019. (Dhk/P-5)