KPK Ultimatum Nurhadi cs

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tiga tersangka penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yakni mantan Sekretaris MA Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto untuk hadir di pemanggilan hari, Senin (27/1) ini.

KPK mengancam akan melakukan pemanggilan paksa jika ketiganya tidak datang.

"Jika para tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut, penyidik KPK akan melakukan pemanggilan ketiga disertai perintah membawa," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Minggu (26/1).

Ali mengatakan pemanggilan paksa ketiga orang itu mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasalnya, kata Ali, ini merupakan pemanggilan kedua dari ketiga orang tersebut.

"Penyidik KPK telah mengirimkan surat panggilan kedua ke alamat ketiga tersangka, sejak Kamis (23/1)," ujar Ali.

Baca juga: KPK Selisik Mekanisme PAW di PDI-P

Pemanggilan Nurhadi cs dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. KPK berharap ketiganya datang untuk bersaksi sebagai tersangka.

Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT.

Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk Permohonan Perwalian.

Sebagai penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-1)