Cegah Korupsi di Pilkada, Khofifah Gandeng KPK

JAWA Timur akan menggelar Pilkada serentak tahun ini di 19 daerah. Guna menjaga keamanan, tahapan, dan terbebas korupsi selama gelaran tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) berkoodinasi dengan kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pilkada di Jatim ada 19 daerah dari 38 kabupaten/kota itu daerah besar-besar seperti Surabaya, Gresik, Tuban, Lamongan, Banyuwangi, dan Jember. Kita melakukan koordinasi cukup intensif terutama dengan Polda, Kodam, Kakinda bahkan kami juga mengomunikasikan dengan Pak Ketua KPK (Firli Bahuri)," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (17/1).

Menurut dia, langkah komunikasi dengan seluruh instansi tersebut untuk mewujudkan Pilkada di Jatim berlangsung lancar, aman, dan terhindar dari praktik korupsi.

Baca juga: KPK Terus Buru Harun Masiku

Bahkan langkah pencegahan korupsi akan lebih kuat dengan meminta KPK membekali wawasan antikorupsi untuk seluruh pasangan calon kepala daerah.

"(Koordinasi dengan Ketua KPK, terkait OTT Sidoarjo?) Bukan hanya itu. Kita ingin melakukan langkah preventif secara menyeluruh. Jadi pada 9 Januari yang lalu itu sesuatu yang sudah kami rencanakan meskipun tanggal 7-nya kita tahu ada OTT," ujarnya.

Selain itu, kata eks Menteri Sosial itu, pihaknya juga melakukan pendekatan yang sama dengan Bawaslu, Forkominda, KPUD dan lainnya.

"Persiapan ini sebetulnya pemprov lebih kepada membangun suasana yang kondusif," pungkasnya. (OL-2)