Banjir Hingga Satu Meter, Sidang Tipikor Tetap Berjalan

DPR Dorong RUU Jabatan Hakim Segera Rampung, Atur Batas Usia hingga Kesejahteraan

Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.

Tak Pernah Setujui Penjaminan, Suami Lawan Sita Eksekusi Rumah oleh Perusahaan Asuransi

Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,

Jalani Sidang Lanjutan Kasus Narkoba, Ammar Zoni Yakin akan Segera Bebas

Menjelang persidangan, Ammar Zoni tampak percaya diri. Ia bahkan menyatakan keyakinannya akan segera bebas dari jeratan hukum.

Wamenkum Ungkap Alasan Upaya Paksa dalam KUHAP Baru Tanpa Izin Pengadilan

Efektivitas waktu menjadi pertimbangan utama di balik kebijakan penangkapan tanpa izin tersebut.

Plea Bargain Dinilai akan Efisienkan Pengadilan, Pakar Ingatkan Batasan Ancaman Pidana

Plea bargain merupakan mekanisme baru yang mengatur pengakuan bersalah terdakwa dalam proses persidangan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam KUHAP.

KY Ungkap Pentingnya Menjaga Integritas Peradilan di Tengah Tekanan Politik

Konsistensi etik merupakan fondasi utama kehakiman yang tidak boleh dikompromikan meski berada dalam pusaran kepentingan.

Nicke Widyawati Mengaku tak Pernah Dapat Laporan soal Penyewaan Kapal dan Terminal BBM

Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.

Dugaan Suap Perpajakan, KPK Geledah Kantor Strategis Kemenkeu

KPK menggeledah kantor Ditjen Pajak Kemenkeu untuk mengusut dugaan suap perpajakan yang melibatkan pejabat KPP Madya Jakarta Utara.

Sidang TPPU Nurhadi, Jaksa Hadirkan Saksi di Pengadilan Tipikor

Terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi  menjalani sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor.

Putusan MK Soal Uji Materiil UU Tipikor Dinilai Kontradiktif 

Meski menolak seluruh permohonan pemohon, MK mengakui adanya multitafsir atas kedua pasal UU Tipikor tersebut yang menimbulkan ketidakpastian.

MK Berikan 5 Rekomendasi ke DPR dan Pemerintah Terkait Revisi UU Tipikor

MK menegaskan kembali urgensi untuk melakukan pengkajian dan perumusan ulang ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. 

Hindari Multitafsir, MK Desak Revisi UU Tipikor Diprioritaskan

MK menilai multitafsir tersebut dapat memicu ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus korupsi.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia