DPR Bentuk 9 Tim Pengawas Kebijakan Pemerintah

DPR RI mengesahkan sembilan tim pengawas dan pemantau kinerja dan kebijakan pemerintah. Kesembilan tim tersebut disahkan DPR pada sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang I tahun 2019--2020.

Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan berharap mulai masa sidang II DPR kerja tim pemantau dan pengawas sudah bisa dimulai. Begitu juga dengan pemerintah, diharapkan sudah dapat membuat progres atas kebijakan dan program yang dijalankan.

"Pada Masa Sidang II, diharapkan Pemerintah telah dapat memberikan kemajuan tindak lanjut atas berbagai permasalahan yang menjadi perhatian DPR dan masyarakat," ujar Puan, dalam rapat paripurna tersebut, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (17/12).

Dijelaskan Puan, sembilan tim tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Mulai dari untuk mengawasi pembangunan daerah perbatasan, tim pengawas perlindungan kinerja migran Indonesia, tim pengawas pelaksanaan penanganan bencana, dan tim pengawas penyelenggara ibadah haji.

Lima tim lain adalah tim pemantauan pelaksanaan UU Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY dan DKI Jakarta, tim penguatan diplomasi parlemen, tim pemantau dan evaluasi usulan program pembangunan daerah pemilihan, tim implementasi reformasi DPR RI, tim open parliament Indonesia.

"Tim pemantau atau pengawas ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kinerja dan fungsi pengawasannya sebagai repesentasi dari rakyat, yang secara khusus dibentuk untuk mengawal dan mengkoreksi kebijakan pemerintah agar terus sejalan dengan keinginan rakyat," tutup Puan. (OL-4)