Berita Korupsi Perlu Dikemas secara Edukatif

KOMISI Penyiaran Informasi (KPI) Pusat menilai berbagai isu pemberitaan terkait pencegahan korupsi kalah menarik ketimbang penindakan atau operasi tangkap tangan (OTT) seperti yang dilakukan oleh KPK.

Hal itu dikemukakan Komisioner KPI Pusat Mimah Susanti di sela-sela diskusi ilmiah Media dan Pemberitaan Korupsi di Indonesia, di Sekretariat Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi (IDIK) Universitas Padjadjaran, Jakarta, kemarin.

Hadir sebagai pembicara ialah Komisioner KPK Saut Situmorang, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong, serta Sekjen IDIK sekaligus Kaprodi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Aceng Abdullah.

Mimah menyarankan agar media wajib menyediakan rubrik untuk mengampanyekan pemberitaan korupsi.

Menurut dia, pemberitaan korupsi sejatinya tidak hanya dibuat dalam bentuk program siaran jurnalistik, tetapi perlu dikemas lebih menarik, seperti menghibur dan tetap memprioritaskan sisi edukasi.

"Misalnya, meningkatkan produksi film atau sinetron tentang antikorupsi, iklan layanan masyarakat, talk show, maupun komedi," katanya.

Berikutnya, fungsi media juga bukan sekadar menyampaikan pesan dan informasi. Hal yang lebih penting ialah dampak dari pesan itu, apakah menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi serta membuat masyarakat semakin sadar untuk menolak praktik lancung dalam bentuk apa pun.

Saut Situmorang membeberkan KPK juga punya keterlibatan dengan media, khususnya dari sisi pencegahan dan penindakan. Peran media dalam mengikuti perkembangan penanganan perkara korupsi dari sisi pencegahan diakuinya sangat membantu lembaga antirasuah.

"Mungkin dari sisi penindakan kita harus ubah. Tidak hanya ketika kita sudah melakukan pengumuman tersangka, tetapi juga bagaimana mendorong media untuk bisa menginvestigasi lebih lanjut.''

Mendukung

Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong mengemukakan media mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, termasuk upaya pencegahannya. Usman menilai ada tiga hal terkait pemberitaan korupsi. Pertama, pemberitaan tentang pemberantasan korupsi. Kedua, pemberitaan tentang KPK, serta terakhir, pemberitaan tentang orang-orang yang ada di KPK seperti komisioner, penyidik, dan pegawainya.

"Memang agak beda perlakuan media ketika kita memberitakan KPK sebagai sebuah organisasi. Itu memang agak beda antara satu media dan media lain, fluktuatif, kadang mendukung dan kadang mengkritik," ujarnya.

Usman menilai banyak pula pihak mengakui bahwa berita penangkapan atau OTT lebih menarik ketimbang pencegahan. Alhasil, kesan yang muncul ialah KPK hanya suka menangkap orang dan bukan mencegah.

Aceng Abdullah menambahkan, berdasarkan hasil riset pemberitaan media massa terkait kasus korupsi kurun 2012-2017, tingkat perhatian media massa pada kasus itu cukup tinggi.

"Tingkat perhatian tinggi. Namun, inisiatif melakukan peliputan khusus masih rendah. Media massa di Indonesia umumnya pasif melakukan reportase ekslusif tentang korupsi." (P-1)