LPJ Airlangga di Munas Golkar Soal Dualisme Hingga Keterpurukan

KETUA Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan dirinya bersama pengurus DPP selama dua tahun terakhir sejak 2017 telah melakukan sejumlah hal guna mewujudkan visi dan misi partai.

Hal tersebut termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPP Partai Golkar yang disampaikan dalam Rapat Paripurna II Musyawarah Nasional X Partai Golkar di Jakarta, Rabu (4/12).

Rapat Paripurna dipimpin oleh pimpinan sidang Azis Syamsuddin, Dedi Mulyadi, Sarmuji, Tetty Paruntu, dan Roem Kono.

"Partai Golkar memberikan amanat kepada saya untuk memimpin partai ini dalam kurun waktu yang singkat hanya dua tahun. Berkat dukungan seluruh pimpinan, kader dan senior Partai Golkar amanah dan harapan tersebut telah dijalankan dengan baik," kata Airlangga.

Airlangga menyampaikan LPJ secara umum dengan menyertakan buku Laporan Pertanggungjawaban yang memuat detail LPJ DPP Golkar di bawah kepemimpinannya selama dua tahun terakhir yakni 2017-2019.

Dia mengatakan lebih dari dua tahun mulai 2014 sampai 2016, terjadi dualisme kepengurusan Golkar baik di tingkat pusat maupun daerah yang menyebabkan konsolidasi organisasi, kaderisasi dan pembinaan partai sebelum kepemimpinannya menjadi tidak berjalan.

Dengan demikian, tingkat kemenangan yang diraih dalam pilkada di tahun 2015 di bawah 50% atau jauh dari target yang diharapkan serta tidak sedikit kader-kader Golkar yang maju dalam pilkada tersebut diusung oleh partai lain. Bahkan setelah terpilih ada di antara mereka yang pindah ke partai yang mendukungnya.

Pada gilirannya Golkar menggelar Munas Luar Biasa pada 2016, salah satu keputusan penting yang dihasilkan adalah menetapkan posisi politik Partai Golkar. Semula berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih kemudian berubah menjadi partai pendukung pemerintah Jokowi-JK bersama Koalisi Indonesia Hebat.

Namun lagi-lagi kerja organisasi partai menjadi terhambat lantaran Ketua Umum Golkar saat itu Setya Novanto tertimpa kasus hukum. Akhirnya Golkar kembali menggelar Munas Luar Biasa 2017 dan Airlangga terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.

"Ibarat kapal yang telah oleng dihantam badai besar, Golkar memenangkan nakhoda untuk menyelamatkan kapal sehingga penumpang bisa selamat sampai tujuan," tuturnya.

Saat dirinya mendapat amanah menjadi ketua umum dalam Munaslub Partai Golkar 2017, tidak ada program umum yang ditetapkan. Yang menjadi fokus saat itu bagi DPP Golkar adalah pemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Waktu yang tersedia sangat terbatas, waktu persiapan Pilkada kurang dari tujuh bulan sementara persiapan Pemilu 2019 hanya 15 bulan. Sebuah rentang waktu yang sangat pendek untuk menyiapkan perhelatan akbar Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif," ujar dia.

Baca juga: Airlangga Puji Komitmen Jokowi soal Pembatasan Masa Jabatan

Namun Airlangga mengaku bergerak cepat menyusun strategi kreatif untuk menarik simpati publik dengan mencanangkan sebuah tagline yakni "Golkar bersih Golkar bangkit". Airlangga menegaskan tagline tersebut sangat bertenaga dan bergema ke seantero negeri.

Airlangga melanjutkan DPP Golkar selama dua tahun terakhir juga menerapkan sanksi tegas berupa pemberhentian dari semua posisi di internal partai terhadap kader yang terlibat korupsi.

"Golkar punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Walaupun citranya belum pulih, Partai Golkar tetap percaya diri memasuki gelanggang Pemilu serentak di tahun 2019," imbuhnya.

Airlangga menekankan saat itu banyak pengamat dan lembaga survei yang memprediksi Partai Golkar akan jatuh ke posisi ketiga di bawah PDIP dan Gerindra.

"Namun ternyata perolehan kursi Golkar diluar perkiraan banyak pihak, karena mampu bertahan sebagai pemenang kedua dengan memperoleh 85 kursi DPR RI," pungkasnya.

Lebih dari itu, Airlangga menyebut untuk pertama kali sejak reformasi, Partai Golkar berhasil meraih kemenangan pada Pilpres 2019 dengan mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.(OL-5)