Selasa 03 Desember 2019, 22:25 WIB

Airlangga Puji Komitmen Jokowi soal Pembatasan Masa Jabatan

Whisnu Mardianyah | Politik dan Hukum
Airlangga Puji Komitmen Jokowi soal Pembatasan Masa Jabatan

Antara
Airlangga Hartarto

 

KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memuji komitmen Presiden Joko Widodo tak tergiur isu penambahan masa jabatan presiden.

Hal itu disampaikan Airlangga saat pembukaan Munas X Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Selasa, (3/12).

"Terima kasih, apresiasi kepada Presiden Joko Widodo di tengah kesibukan beliau, Bapak Jokowi selalu menyempatkan diri hadir dalam setiap acara kita. Pak Jokowi adalah tokoh panutan kita semua. Selalu jaga prinsip prinsip pembatasan periodisasi kekuasaan," kata Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Airlanggga pun sempat berkelakar mengenai tempat penyelengaraan Munas X di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Warna kuning identik Partai Golkar dan Mega dikaitkan dengan kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

"Di samping itu ada kuning memang ingin dekat dengan Mega terlebih khusus kami," kelakar Airlangga yang disambit riuh pada peserta Munas.

 

Baca juga: Mundurnya Bamsoet dari Pencalonan Ketum Golkar Perlu Diapresiasi

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta wacana amendemen UUD 1945 dihentikan. Dia menilai pembahasan amendemen melebar dari tujuan utama yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Lebih baik tidak usah amendemen," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (2/12)

Jokowi mengaku ragu amendemen cuma fokus pada pembahasan GBHN. Ia menyadari pembahasan amendemen UUD 1945 akan melebar ke isu lain.

Dugaan itu menjadi kenyataan. Pembahasan amendemen UUD 1945 turut menyerempet isu masa jabatan presiden dan pemilihan presiden oleh MPR.

"Apakah bisa yang namanya amendemen berikutnya dibatasi? Untuk urusan haluan negara, apakah tidak melebar ke mana-mana. Sekarang kenyataannya seperti itu kan," ujar mantan Wali Kota Solo itu. (Medcom/OL-8)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More