MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo meminta kementerian atau lembaga terkait untuk menyederhanakan birokrasi guna mempermudah investasi dan mencapai target masuk 40 besar EoDB.
"Berdasarkan data pada sistem administrasi badan usaha, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum dan HAM per Oktober 2019, PT yang bergerak di bidang pertambangan berjumlah 86.693," kata Yasonna saat menjadi keynote speech pada Seminar Sengketa Investasi Bidang Pertambangan di Indonesia bertema Investasi pertambangan: mengapa Indonesia digugat? yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU dan didukung Kanwil Kemenkum dan HAM Kaltim, di Balikpapan, kemarin.
Lebih lanjut disampaikan bahwa berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pertambangan masuk 10 besar dengan realisasi tertinggi pada kuartal II tahun 2019, yaitu Rp15,1 triliun atau 7,5% dari realisasi investasi nasional.
Selain itu, data BKPM terkait dengan investasi penanaman modal asing (PMA) pada 2018, investasi sektor pertambangan sebesar Rp42 triliun yang tersebar pada 606 proyek.
Provinsi Kaltim menyumbang Rp8,218 triliun dari 275 proyek atau menyumbang 20% dari total PMA di bidang pertambangan.
"Pertambangan memiliki peran penting terhadap investasi di Indonesia. Karena itu, aturan yang memberikan jaminan keamanan kepada investor yang beritikad baik harus terus menjadi fokus pemerintah," ujarnya.
Yasonna mengungkapkan pemerintah juga menyiapkan serangkaian program dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, antarkementerian/lembaga serta pihak berwenang lainnya. Koordinasi diharapkan dapat mempercepat proses investasi dan para investor akan memperoleh pemahaman yang cukup mengenai perundangan yang berlaku.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor menilai seminar kali ini penting agar investasi tidak hanya menggunakan pendekatan keuntungan, tetapi harus memiliki porsi yang adil dan seimbang. (RO/P-3)
