Tito Ingin Dana Otsus Dirasakan Masyarakat Papua

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memprioritaskan sinkronisasi program tepat sasaran di Pemerintah Provinsi Papua. Terlebih pemerintah pusat telah memberikan dana yang besar melalui dana otonomi khusus sehingga harus memberikan manfaat bagi masyarakat Papua seperti melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Salah satu prioritas saya adalah bagaimana menyinkronkan program-program agar tepat sasaran, bisa dirasakan oleh masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa program itu bukan hanya sifatnya 'sent' (terkirim), tapi masalahnya apakah sudah ‘delivery' atau sudah dirasakan oleh masyarakat, ini akan saya cek,” kata Tito saat melakukan kunjungan kerja di Timika, Papua, melalui keterangan resmi, Sabtu (26/10).

Menurut dia, dana Otonomi Khusus (Otsus) cukup besar dan mampu untuk membiayai program pemerintah daerah di Papua namun harus tepat sasaran. Oleh karenanya, ia meminta jajarannya untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap anggaran yang harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat pula.

“Kita tentu ingin agar semua anggaran yang ada, baik di tingkat provinsi sampai di kabupaten/kota harus lebih banyak didominasi belanja modal yang berbentuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” jelasnya.

Tito menekankan juga dana itu bisa digunakan untuk peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua. “Kita ingin lihat di Papua, ada atau tidak program itu. Tim saya nanti akan perintahkan untuk menyisir di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota kita lihat. Nanti kita lihat prioritasnya, mana duluan yang kita sisir, supaya tahun 2020 betul-betul pas dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Besarnya dana otonomi khusus yang diberikan Pemerintah merupakan salah satu bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap Papua. Sehingga diharapkan dana tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat melalui program tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, negara hadir di tengah masyarakat melalui kebijakan pro rakyat.

“Masalahnya, sampai atau tidak ke masyarakat. Jangan sampai nanti tidak sampai karena programnya tidak bisa dibuat dengan baik lalu tidak sampai ke publik, lalu masyarakat mengatakan apa gunanya ada Pemerintah, hal ini kemudian akan memunculkan keributan dan potensi konflik,” terangnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti soal regulasi yang dapat mendukung kemudahan program untuk dijalankan. Menurutnya, regulasi akan berpengaruh terhadap pengembangan potensi daerah, kemudahan lapangan pekerjaan, serta investasi.

“Lalu memperluas lapangan kerja, apakah ada program-program yang memperluas lapangan kerja? Salah satu problem (masalah) di Papua, yaitu hak ulayat, bagaimana menyelesaikannya supaya investor tidak ragu-ragu datang, karena kalau hanya mengandalkan APBN saja mungkin kurang maksimal. Kemudian dari aspek regulasi jangan membuat regulasi yang malah membuat investor dan program-program menjadi tidak jalan semua,” pungkasnya. (OL-4)