Jorjoran Angkat Wamen, Jokowi Dinilai Cedera Janji

DIREKTUR Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mempertanyakan pengangkatan wakil menteri (wamen) oleh Presiden Jokowi. Hal itu dinilai bertentangan dengan sistem presidensial dan janji membangun kabinet yang ramping.

"Pengangkatan wamen di awal masa jabatan kabinet juga tidak sesuai dengan maksud Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebut pengangkatan wamen sifatnya adalah fakultatif yaitu dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus maka Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu," paparnya melalui keterangan resmi, Jumat (25/10).

Baca juga: Mahfud Minta Masjid di Kantor Pemerintah Jadi Agen Persatuan

Pengangkatan wamen secara besar-besaran di awal pembentukan kabinet, lanjut dia, juga lebih kental nuansa bagi-bagi kekuasaan jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Hal ini terkonfirmasi karena wamen yang diangkat mayoritas dari parpol pendukung dan relawannya saat pemilu yang lalu.

Padahal, maksud pembentuk UU Kementerian Negara terkait jabatan wamen adalah diproyeksikan untuk kalangan profesional, mengingat jabatan menteri diasumsikan mayoritas sudah diisi oleh kalangan parpol.

Menurut dia, sikap Presiden Jokowi yang demikian ini juga bentuk inkonsistensi atas janji pemerintahan yang sederhana, ramping namun kaya fungsi dan bekerja cepat.

Sebelumnya 12 calon wakil menteri merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, untuk menghadap Jokowi. Ke-12 calon wamen yang semuanya mengenakan baju putih masuk ke Istana secara bergantian sejak pukul 08.30 WIB. (Cah/A-5)