PB HMI Minta Mahasiwa Waspadai 'Penumpang Gelap' Saat Unjuk Rasa

DEWASA ini, demokrasi di Indonesia tengah diuji dari berbagai aspek. Sepanjang 2019, ujian itu datang mulai dari persoalan politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Namun, terlihat kedewasaan demokrasi bangsa Indonesia terlihat dalam setiap penyelesaian masalah.

Pada September 2019, gelombang gerakan masyarakat dan mahasiswa yang menuntut adanya ruang dialog di setiap kebijakan terkait beberapa rancangan undang-undang dan pembelaan terhada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi  di sejumlah daerag di Tanah Air.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai, gerakan tersebut harus diapresiasi oleh seluruh elemen, baik itu masyarakat maupun negara karena telah menjadikan demokrasi bangsa Indonesia semakin menunjukkan kedewasaannya.

"Gerakan yang diinisiasi oleh kekuatan moral dan hanya ingin menyampaikan kritik terhadap negara sesuai dengan apa yang telah diatur undang-undang serta menjadi peran mahasiswa khususnya sebagai agen social of control,” ujar  Ketua Umum PB HMI, Respiratori Saddam Al-Jihad, di Jakarta, Jumat (18/10).

“Hal ini tentu harus diberi apresiasi yang tinggi oleh seluruh elemen baik itu masyarakat maupun Negara karena telah menjadikan demokrasi bangsa ini semakin menunjukkan kedewasaannya," ujar Saddam.

Kendati demikian, Saddam menyesalkan adanya ‘penumpang gelap’ yang menodai pergerakan mahasiswa dalam beberapa bulan terakhir. Mereka mencoba membangun narasi inkonstitusional yang jauh dari aspek ideologi mahasiswa.

"Narasi inkonstitusional yang kami maksud ialah munculnya narasi tidak produktif yang menginginkan negara berada dalam situasi yang tidak normal dengan narasi menggagalkan rencana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,” papar Saddam .

Saddam menegaskan, PB HMI sangat menolak narasi untuk menurunkan dan membatalkan pelantikan Presiden terpilih Jokowi dan Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin. Tindakan pembatalan jauh dari esensi pergerakan mahasiswa hari ini.

"Kami bahkan sangat menolak narasi untuk turunkan Presiden Jokowi dan membatalkan pelantikan, karena jauh dari esensi pergerakan mahasiswa hari ini," ungkap Saddam.

Sementara itu, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Heru Slana Muslim, menuturkan, gagasan murni yang coba disampaikan mahasiswa dapat sirna dengan ternodai adanya ‘penumpang gelap’.

Menurut Heru, gerakan mahasiswa yang damai, tanpa anarkisme, intelektual, dan bermoral bisa runtuh oleh ulah ‘penumpang gelap’. Opini publik akan memunculkan penilaian buruk terhadap gerakan mahasiswa.

Di sisi lain, Ketua Bidang Pertahanan Keamanan (Hankam) PB HMI Muhammad Ichsan mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat dan kader-kader HMI untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

“Selain itu, kader HMI harus menciptakan situasi yang kondusif jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024,” kata Ichsan. (OL-09)