KPK Dalami Pencairan Uang Kasus Proyek SPAM

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang sebagai saksi dalam kasus suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.

Komisi antirasuah mendalami pencarian uang yang diduga sebagai suap dalam perkara yang menjerat anggota BPK Rizal Djalil dan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo itu.

"KPK memeriksa empat orang saksi untuk tersangka LJP (Leonardo) dan satu orang saksi untuk tersangka RIZ (Rizal Djalil) dalam kasus tersebut. Penyidik mendalami keterangan terkait proses perencanaan dan pelaksanaan proyek Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dan proses pencairan uang terkait perkara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (11/10) malam.

Empat saksi untuk tersangka Leonardo, yaitu Komisaris PT Royal Mukti Sakti Gatot Prayogo, Direktur PT Menara Dutahutama Phan Ferdi Handoko, Direktur PT Menara Dahutama Krispina Lenny Tendra, dan pihak swasta bernama Aji Setiawan. Saksi Krispina Lenny Tendra juga diperiksa untuk tersangka Rizal Djalil.

Baca juga : Kasus Rizal Djalil, KPK Periksa Pejabat Kementerian PUPR

Komisi antirasuah sedianya juga akan memeriksa Direktur Utama PT Minarta Dutahutama Purnama Dasadiputra Prasetyo dan supir pada Kementerian PUPR Sugiyanto. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan. Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang.

Dalam kasus itu, Rizal diduga turut memuluskan agar PT Minarta Dutahutama mendapatkan proyek di lingkungan Direktorat SPAM Kementerian PUPR yaitu proyek SPAM JDU Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar.

Rizal diduga menerima suap dari Leonardo selaku komisaris perusahaan tersebut senilai 100 ribu dolar Singapura.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, Rizal membantah praktek rasuah yang disangkakan kepadanya. Adapun KPK yakin dengan alat bukti yang dimiliki dan meningkatkan status penanganan perkara yang menjerat anggota BPK itu.

Selain diduga menerima miliaran rupiah dalam bentuk dolar singapura, KPK juga menduga Rizal terlibat pengaturan laporan pemeriksaan keuangan sejumlah proyek di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR kurun waktu 2014-2016. (OL-7)