Memerangi Korupsi dari Hulu

Pengantar:

Kamis (12/9), Media Group menggelar Diskusi Penegakan Hukum Bukanlah Industri dengan narasumber Dirut PT Angkasa Pura I Faik Fahmi, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, dan Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak.

Peserta diskusi itu ialah Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho, Wakil Ketua Iluni UI Pascasarjana Lita Sari Barus, pakar hukum tata negara Atang Irawan, pakar hukum pidana Trisakti Abdul Fickar Hadjar, anggota MAKI Boyamin Saiman, dan peneliti MaPPI FH UI Muhamad Rizaldi. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Rektor Undip Yos Johan Utama, dan guru besar Fakultas Hukum UGM Edward Omar Sharif Hiariej berhalangan hadir karena tugas mendadak.

DIREKTUR Utama PT Angkasa Pura (AP) I, Faik Fahmi, memaparkan dengan gamblang pengalamannya menyelesaikan proyek Bandara Internasional Yogyakarta yang lebih cepat daripada target semula.

Semula bandara baru di Kabupaten Kulon Progo, DIY, itu dijadwalkan rapi dalam waktu 24 bulan. Akan tetapi, bandara dengan luas terminal 200 ribu meter persegi dan mampu melayani 14 juta penumpang setiap tahun itu selesai 7 bulan lebih cepat.

"Inilah sinergi kami dengan penegak hukum. Tujuan kami meminta pendampingan penegak hukum agar proyek tuntas aman dan nyaman. Dari sisi kualitas, apa yang dilakukan terjaga baik. Dukungan langsung ke lapangan, melihat, dan ketika ada masalah, diperbaiki. Sebelumnya, kami ditunggu di ujung untuk dilihat mana yang benar dan salah," kata Faik dalam diskusi di Gedung Media Group, Jakarta.

Harapan pelaku usaha, lanjut Faik, bagaimana proyek infrastruktur terealisasi cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Faik memberikan ilustrasi sejak ada pengawalan dari Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), nilai investasi PT AP I pada 2018 mencapai Rp12 triliun dan di 2019 sebesar Rp17,5 triliun. Ada lonjakan signifikan ketim-bang sebelum 2017, yakni sekitar Rp3,6 triliun per tahun.

"Terus terang dampaknya signifikan terhadap masyarakat. Saya pikir pengawalan dan inovasi TP4 sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha," ujar Faik.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, sepemahaman dengan Faik mengenai pentingnya pe-ngawalan penegak hukum pada proyek infrastruktur. Menurut Indah, siapa pun boleh memerankan itu asalkan jelas mekanisme dan instrumennya.

"Pengawalan dibutuhkan, tapi media juga berperan menyampaikan upaya pencegahan. Pencegahan tetap perlu dikedepan-kan selain upaya korektif dan represif," ungkap Indah.

Komisioner Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, mengakui hukum merupakan alat dan sarana untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau kita melihat upaya penegakan hukum yang efektif, ya tidak hanya penindakan, tetapi juga pencegahan," tutur Barita.

Pakar hukum tata negara, Atang Irawan, menilai konteks penegakan hukum apakah secara preventif atau represif tidak boleh dibaca parsial.

"Dengan memperhatikan instrumen, pencegahan (preventif) bisa dirancang dalam satu sistem seperti regulasi, penyelenggara, dan kultur masyarakat. Pola preventif menjadi pemicu untuk tidak terjadi penyelewengan. Selain pencegahan, juga diperlukan pengoreksian. Dengan demikian, dalam penegakan hukum ada upaya preventif, korektif, dan penindakan sebagai upaya terakhir," kata Atang.

Wakil Direktur Visi Integritas, Emerson Yuntho, menyoroti perihal penyelesaian korupsi yang tidak hanya menyoal penegakan dan penindakan.

"Kalau pencegahan yang hendak dibangun, kita tidak lagi hanya bicara berapa orang ditangkap, tetapi bagaimana mencegah orang-orang agar terhindar dari perbuatan korupsi," tandas Emerson. (Iam/X-3)

Penegakan Hukum | Hlm 3-4