KPK Temukan Uang Miliaran Rupian di Rumah dinas Gubernur Kepri

JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pihaknya menemukan sejumlah uang di rumah dinas Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

Setelah menggeledah, pihaknya menemukan uang dalam pecahan rupiah dan valuta asing yang tersimpan dalam tas, kardus, plastik, dan paper bag.

"Dari 13 tas ransel, kardus, plastik dan paper bag ditemukan uang Rp3.5 Milyar, 33.200 dollar Amerika Serikat dan 134. 711 dollar Singapura," kata Febri, Jumat (12/7).

Lebih lanjut, Febri mengatakan KPK sebelumnya menugaskan tim untuk melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam lingkup pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Hal ini dilakukan untuk penyidikan dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Baca juga : Kemendagri Serahkan SK Plt Gubernur Kepri Besok

Febri merinci empat lokasi penggeledahan tersebut, yakni Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Riau, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Kantor Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kantor Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Seperti diketahui, pada kasus ini KPK menetapkan 4 orang tersangka terkait dugaan suap izin rencana reklamasi di Kepulauan Riau tahun 2018/2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Penetapan tersangka tersebut merupakan kelanjutan dari giat tangkap tangan yang dilakukan pada, Rabu (10/7). Dalam OTT itu, KPK menetapkan empat orang dari unsur pemerintahan dan swasta.

Keempat orang tersangka itu antara lain, Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun (NBA); Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan (ES) dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Budi Hartono (BUH) yang didiga sebagai penerima, dan Abu Bakar (ABK) dari pihak swasta yang disangkakan sebagai pemberi suap.

Dalam kasus ini, Nurdin diduga menerima suap secara bertahap dari Abu Bakar dengan total 11.000 dollar Singapura dan Rp45 juta.

Pada Mei 2019, Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu demi pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektar. Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung. (OL-7)