POM TNI Dituntut Mampu Cegah Kejahatan Siber

SELURUH polisi militer (POM) TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi guna mencegah dan menindak pelbagai kejahatan siber. Tugas itu sekaligus untuk menjaga nama baik TNI dari penyebaran berita bohong (hoaks) serta membentengi pengaruh negatif media sosial.

Demikian penegasan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat memimpin upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi Polisi Militer 2019, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/2).

Baca juga: Di Solo, Djoko Santoso Pimpin Rapat Konsolidasi BPN Prabowo-Sandi

"Itu untuk mengantisipasi meningkatnya kejahatan menggunakan media sosial dan media elektronik," ujarnya.

Operasi tersebut merupakan salah satu upaya memelihara dan meningkatkan profesionalisme prajurit. Pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum pun semakin mengemuka lantaran kompleksitas ancaman yang dihadapi TNI, seperti perkembangan teknologi yang memungkinkan munculnya bentuk pelanggaran baru.

Dalam realisasinya, operasi penegakan hukum dan yustisi wajib dikembangkan ke arah peningkatan profesionalisme petugas dan subjek hukum melalui upaya edukasi. Menurut dia, esensial operasi itu ialah proses berkelanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI.

Mantan Kepala Staf TNI AU, itu menekankan bahwa upaya tersebut perlu direalisasikan secara tegas dan berwibawa oleh perorangan maupun kesatuan. Pelaksanaannya juga harus sejalan dengan tema Operasi Gaktib Tahun 2019, yaitu Dengan Operasi Gaktib TA 2019, POM TNI Berkomitmen Meningkatkan Disiplin, Ketaatan Hukum, Dedikasi dan Loyalitas Prajurit dalam Mendukung Tugas Pokok TNI Guna Mewujudkan Bersama Rakyat TNI Kuat.

"Kita pelihara dan tingkatkan harmonisasi dengan rakyat, agar bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional, dan siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian," ujar Hadi.

Hadi berharap operasi tersebut bisa memunculkan inovasi-inovasi baru yang lebih cerdas dalam mendukung efektivitas pencapaian tugas pokok. Pelaksanaannya juga tetap memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pimpinan di tiap satuan.

Menurut dia, hasil evaluasi operasi sejenis pada 2018 menunjukkan adanya kenaikan beberapa kasus, seperti desersi, mangkir, pelanggaran disiplin dan pelanggaran lalu lintas. Di sisi lain, terdapat pula hal positif, yaitu menurunnya kasus narkotika, psikotropika, penyalahgunaan senjata api, bahan peledak, serta perkelahian antara TNI, Polri, dan masyarakat.

"Hal ini yang menjadi pertimbangan pimpinan TNI untuk tetap melanjutkan operasi penegakan ketertiban dan yustisi di tahun 2019," terang dia.

Jelang perhelatan pesta demokrasi, imbuh dia, TNI juga berkomitmen dengan netralitasnya, serta berkonsentrasi pada upaya menjamin pelaksanaan pemilu yang aman, damai, lancar, dan sukses. Operasi tersebut juga harus membangun kesadaran dan ketaatan atas komitmen netralitas militer. (OL-6)