Pelanggaran HAM dan Korupsi Jadi Amunisi Jokowi-Ma'ruf

PASANGAN capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menyiapkan dua isu yang dibawa dalam debat perdana pada 17 Januari 2019 nanti. Pertama, isu soal dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penghilangan orang oleh Prabowo Subianto.

"Ini saya kira menjadi hal penting yang harus digarisbawahi. Agar masyarakat tidak lupa dan mengetahui rekam jejak seseorang. Bahwa pemimpin Indonesia ini harus orang-orang baik," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Selasa (15/1).

Koordinator tim debat TKN itu menyebut, pengungkapan dugaan pelanggaran HAM dinilai penting diketahui publik. Sebab hal tersebut hingga kini persoalan itu tak kunjung mendapat jawaban.

Isu kedua, kata Karding, yakni soal penanganan kasus korupsi yang menyeret korporasi. Karding menyebut kasus korupsi oleh PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE) penting untuk dikaji.

"Dimana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02. Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo," kata Karding.

Menurutnya, kasus DGI penting untuk ditelaah, sebab hal tersebut menjadi pertanyaan publik selama ini. Mengingat perusahaan tersebut merupakan korporasi yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka.

Ini merupakan kali pertama KPK mengadili suatu koorporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, PT DGI atau NKE ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan perkara yang sama dengan tersangka Dudung Purwadi, Direktur Utama PT DGI dan Made Meregawa, pejabat pembuat komitmen. (OL-4)