Kemendagri Terima Laporan 157 ASN Tidak Netral di Pilkada

PELAKSANA Tugas Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Andi Batara Lifu mengatakan ada sebanyak 2,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang turut melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak 2018 di 171 daerah. Dari jumlah tersebut ASN yang diduga melakukan pelanggaran pilkada jumlahnya mencapai 157 orang.

Dirinya menuturkan para ASN tersebut rata-rata dilaporkan terkait dugaan keterlibatan dalam kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah petahana, keterlibatan masalah administrasi, serta ada dugaan memobilisasi orang.

"Hanya 157 PNS yang terlapor melakukan dugaan pelanggaran dari 2,7 juta PNS yang ada di daerah pemilihan pasca Pilkada dilakukan," kata Andi Batara di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat, (13/7).

Dirinya mengklaim dalam hal antisipasi pihaknya secara konsisten melakukan koordinasi dengan pihak pengawas pemilu serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpar RB) dalam mengawasi netralitas para ASN.

Andi pun menuturkan nantinya hasil pendalaman dari Panitia Pengawas Pemilu jika menemukan ada unsur kesalahan yang dilakukan para ASN akan ditindak tegas. Sanksi tersebut ialah penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian.

"Sanksinya sesuai dengan surat edaran bersama Kemenpan RB dan Kemendagri itu langsung saksi sedang dan berat, jadi tidak ada saksi ringan. Saksi sedang itu penundaan pangkat, saksi berat sampai pemberhentian artinya kami lihat bobot pelanggarannya juga" ujarnya. (OL-4)