Jaga Kondusivitas setelah Pilkada

BARISAN Rakyat Peduli Lampung mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas Provinsi Lampung setelah Pilgub 27 Juni 2018. Koordinator Lapangan Barisan Rakyat Peduli Lampung Ica Novita mengatakan jangan biarkan amanah dan kedaulatan rakyat dibajak elite-elite politik yang tidak menerima kekuasaan dan ingin merebutnya dengan cara busuk dan keji mengatasnamakan rakyat.

"Pemilihan Gubernur Lampung merupakan hak konstitusional warga untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat melakukan perubahan di Provinsi Lampung ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Masyarakat Lampung telah melakukan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab," ungkap Ica.

Menurutnya, pilkada Lampung telah usai dengan situasi kondusif, tapi terdapat segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab dengan situasi keamanan Provinsi Lampung.

"Kandidat yang dinyatakan menang berdasarkan hasil quick count dan penghitungan KPU jangan jemawa. Yang kalah juga harus kesatria. Mari kita rapatkan barisan untuk pembangunan Lampung lebih baik," tuturnya.

Di DPRD Lampung pula, ratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pemilih Lampung (KRPL) dari Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Gabungan Masyarakat Lampung (Gamal) melakukan aksi damai ke Kantor DPRD Lampung.

Koordinator lapangan KPRL Indra Bangsawan mengatakan pembentukan pansus oleh DPRD Lampung terkesan dipaksakan karena tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demo juga dilakukan di halaman kantor Bawaslu. Aksi bertajuk Gerakan 2.000 Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung itu berakhir ricuh. Aksi yang semula berjalan kondusif berakhir ricuh akibat terjadi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian.

"Kita menyampaikan aspirasi, tapi kita diperlakukan seperti ini. Mahasiswa dipukul aparat negara," kata Presiden BEM Universitas Lampung, Muhammad Fauzul Adzim di tengah aksi.

BEM Universitas Lampung menilai Bawaslu Lampung tidak mampu bekerja sesuai harapan, bahkan mengecewakan karena banyak temuan yang tidak bisa diselesaikan sampai akhir.

Aksi juga dilakukan beberapa warga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Penyelamat Demokrasi di halaman Kantor Bupati dan DPRD Lampung Selatan. (EP/Ant/P-1)