NEWSTICKER

Moeldoko Minta PNS Jaga Netralitas

Rudy Polycarpus

26/6/2018 21:47

Moeldoko Minta PNS Jaga Netralitas — (MI/Lina)

KEPALA Staf Presiden Moeldoko mengingatkan aparatur sipil negara (ASN), termasuk TNI dan Polri untuk menjaga netralitas dan bersikap profesional.

"Semua stakeholder yang berkaitan dengan pilkada harus menjalankan perintah Presiden untuk netral dan profesional," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/6).

Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah, termasuk 17 provinsi akan terjaga kualitasnya, jika netral dan tanpa kecurangan. Ia meyakini, dengan semakin meningkatnya kualitas pilkada, pemimpin yang dihasilkan juga akan lebih baik.

Pilkada serentak sebagai pesta demokrasi, menurutnya, harus menjadi ajang memersatukan bangsa, bukan malah memecah belah karena perbedaan pilhan.

"Jangan sampai karena pilkada kita jadi pecah. Supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya. (OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Anata

Berita Lainnya

Pengamat Soroti Tingginya Biaya Politik pada Pilkada Langsung
15/2/2026 16:18
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
500 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Evaluasi Pilkada Dinilai Mendesak
14/2/2026 14:42
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Biaya Politik yang Tinggi dalam Pilkada Jadi Persoalan Serius
14/2/2026 10:29
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wacana Pilkada tak Langsung Jadi Ancaman untuk Demokrasi Lokal
12/2/2026 20:30
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
BRIN: Pilkada Lewat DPRD Berisiko Picu Politik Uang Lebih Mahal
12/2/2026 17:00
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Pilkada Langsung Dituding Biang Kerok Politik Uang, Wacana Kembali ke DPRD Menguat
10/2/2026 19:52
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.