Korupsi Bisa Dianggap Hal Biasa

KORUPSI yang tiada henti menerpa negeri ini tak cuma akan punya dampak hukum, tetapi juga sosial. Jika tidak ada upaya radikal untuk menghentikannya, dikhawatirkan korupsi akan dianggap biasa oleh publik, apalagi di antara mereka yang ditangkap terdapat figur anutan.

Semakin gencar penegak hukum, utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberangus para koruptor, korupsi seakan malah kian menjadi-jadi. Operasi tangkap tangan yang menjadi andalan KPK pun terus memakan korban, tetapi korupsi semakin menjamur yang ironisnya juga dilakukan mereka yang punya hubungan darah.

Penangkapan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra bersama sang ayah yang menjadi calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, belakangan ini, menunjukkan betapa keluarga yang semestinya menjadi benteng melawan korupsi justru berperan sebaliknya. Adriatma dan Asrun diduga menerima suap dari pihak swasta untuk pendanaan kampanye di pilkada.

Keduanya sekaligus memperpanjang daftar dinasti kekuasaan yang tersandung oleh korupsi. Sebelumnya, sebut saja mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana.

Psikolog Ratih Anjani Ibrahim menilai kian maraknya korupsi dan terus ditangkapnya pejabat bisa memengaruhi persepsi masyakarat. "Kita memang sangat menyayangkan dan saya menilai ini lama-lama jika dibiarkan akan membangun persepsi yang keliru di masyarakat. Mereka bisa jadi makin permisif bahwa korupsi sudah jadi hal biasa saja. Ini yang bahaya," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Persepsi itu, imbuh Ratih, tak terlepas dari figur anutan publik yang terlibat korupsi. Untuk memberantas korupsi, ia menegaskan, perlu ketegasan di keluarga untuk menjaga nilai integritas. "Kita harus berani menerapkan kejujuran, kerja jujur, dan bahwa cukup adalah cukup."

Senada, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim mengatakan korupsi sudah sampai tahap sangat mencemaskan. Untuk memberantasnya, ia mengatakan perlunya mekanisme khusus untuk menguji pejabat termasuk dinasti politik tetap berintegritas dan bersih.

"Misalnya dengan membuat kontrak politik bahwa masyarakat diberi ruang untuk melakukan pengawasan lebih luas. Masyarakat diberi akses untuk menguji kepala daerah melalui kritik dan masukan-masukan atas semua kebijakan yang dibuat oleh dinasti politik itu," terang Hifdzil.

Menurutnya, dinasti politik sangat rawan korupsi. Pencegahan kurang efektif jika mereka tidak berinisiatif atau memiliki iktikad baik untuk memastikan pemerintahan bersih. "Dinasti politik harus menjamin pelaksanaan pemerintahannya tidak akan menfasilitasi konflik kepentingan. Misalnya, semua tender dilakukan terbuka. Dalam batasan yang lebih ekstrem, dinasti politik membuat pakta bahwa selama mereka menjabat, semua perusahaan atau korporasi yang memiliki keterkaitan dengannya tidak akan mengikuti tender pemerintah."

Efek jera

Pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih mengatakan, untuk menghadirkan efek jera, KPK perlu menjerat para calon kepala daerah yang tersangkut korupsi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut dia, masa kampanye pilkada rawan digunakan calon kepala daerah khususnya petahana untuk mencuci uang hasil korupsi.

"Begitu juga sebaliknya, masa kampanye digunakan untuk terima suap dan sebagainya. Perlu dicek lagi harta kekayaan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi itu. Kemungkinannya, pada saat menjabat juga sudah korupsi," tutur Yenti.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang beranggapan, terjadi-tidaknya korupsi lebih bergantung pada integritas seseorang. KPK sudah membuat berbagai regulasi untuk mencegah korupsi oleh kepala daerah. Namun, ketika semua sistem tersebut majal dan pejabat tetap korup, KPK tidak bisa melakukan hal lainnya selain menangkap orang-orang tersebut.(Deo/Dro/X-8)