Tengku Erry Minta Dukungan Warga Asahan

PETAHANA Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi meminta dukungan dan doa kepada masyarakat di Kabupaten Asahan untuk kembali maju memperebutkan kursi gubernur di Sumatra Utara tahun ini.

Permintaan tersebut disampaikan Erry di acara makan malam bersama Gerakan Asahan Sejahtera (GAS), di Kantor GAS, Kisaran. "Saya mohon dukungan dan doa restu seluruh warga Asahan dan seluruh etnik di daerah ini," pinta Ketua DP Partai NasDem tersebut, di hadapan warga yang memadati acara itu, Senin (1/1) malam.

Selain mengucapkan terima kasih atas dukungan GAS terhadap dirinya, Erry berjanji akan memperhatikan Kabupaten Asahan. Perbaikan insfrastruktur, termasuk jalan provinsi, akan lebih ditingkatkan.

"Untuk jalan provinsi di Asahan secara bertahap kita diperbaiki, begitu juga dengan bidang lainnya," ucap Erry.

Sementara itu, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra I (Aceh dan Sumut) DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan sejauh ini dukungan kepada Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi sampai saat ini belum diputuskan.

Partai Golkar masih mendukung Tengku Erry. "Sampai hari ini belum ada SK-nya (untuk mendukung Edy). Besok kita akan rapat. Tunggu ketua umum dulu," ujarnya secara terpisah ketika dihubungi kemarin.

Koordinator Bidang Pemenang-an Pemilu DPD I Partai Golkar Sumut Sahlul Umur Situmeang juga menegaskan hingga saat ini Partai Golkar masih berkomitmen mendukung Tengku Erry sebagai calon Gubernur Sumatra Utara di ajang Pilkada 2018.

"Keputusan itu (penunjukan Tengku Erry) juga sudah sesuai mekanisme. Dibawa dalam rapat tim pilkada pusat DPP Partai Golkar dan sudah diteken oleh Ketua Umum Golkar saat itu Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham," tutur Sahlul.

Saat disinggung soal sikap DPD Golkar kabupaten/kota se-Sumut terkait dengan beredarnya kabar soal pengalihan dukungan Partai Golkar ke calon lain, menurut Sahlul, itu tidak berpengaruh.

Dukungan terhadap Edy Rahmayadi untuk maju ke pilgub Sumut telah dideklarasikan koalisi Partai Gerindra dan PKS. Namun, rencana pengusungan jenderal aktif TNI tersebut me-nuai kontroversi, seperti juga dukungan terhadap perwira tinggi TNI dan Polri lainnya di beberapa daerah.

Para pegiat demokrasi mengkhawatirkan keterlibatan perwira tinggi aktif dalam tahapan dini pilkada akan mengganggu netralitas aparat TNI dan Polri. Mereka dituntut segera mundur dari institusi tersebut.

"Panglima TNI dan Kapolri harus mengambil sikap tegas pada kasus-kasus ini. Jika tidak, kedua institusi tersebut dianggap terlibat dalam eskalasi politik praktis," kata anggota Divisi Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Uthe Pellu, pekan lalu.