GM FKPPI Nyatakan Netral dalam Tahun Politik

GERAKAN Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri Indonesia (GM FKPPI) memutuskan untuk tidak berafiliasi ke partai politik ataupun tidak mengikuti pemilihan umum kepala daerah (pilkada).

Hal itu merupakan salah satu kesepakatan yang terjadi dalam Rapat Pimpinan Khusus (Rapimsus) III 2017.

Ketua GM FKPPI Pusat, Hans Havlino Silalahi, menyatakan keputusan tersebut diambil untuk tetap menjaga kemurnian dan netralitas organisasi anak TNI-Polri dan purnawirawan. Keputusan itu pun telah disepakati bersama oleh seluruh pengurus pusat dan daerah se-Indonesia.

"Kami tegaskan bahwa GM FKPPI organisasi yang independen, netral, dan mandiri. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Panglima TNI yang senantiasa tak pernah lelah membina kami," kata Ketua GM FKPPI Pusat, Hans Havlino Silalahi, Minggu (26/11).

Rapimsus III sejak Jumat (24/11) malam hingga Minggu (26/11), dihadiri Penglima TNI Gatot Nurmantyo, Pangda seluruh Indonesia, Danrem seluruh Indonesia, Pengurus Pusat dan Daerah serta Pengurus Cabang GM FKPPI di Jawa Timur.

Hans menyatakan, selama dua tahun ini, GM FKPPI telah belajar dan mematangkan diri dalam berorganisasi. Hasil deklarasi ini meneguhkan GM FKPPI untuk berada di garis perjuangan TNI-Polri.

"GM FKPPI ini organisasi pencetak kader dan eksklusif, hanya untuk putra-putri TNI-Polri dan purnawirawan. Organisasi kami mencetak individu-individu yang memiliki pribadi berkarakter dan memiliki kedewasaan untuk menjaga dan merawat bangsa ini," tambahnya.

Keputusan dalam rapimsus, lanjutnya, juga untuk menyikapi permasalahan di organisasi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang datang bersama seluruh jajaran petinggi TNI, KSAD, KSAU, dan KSAL, menyatakan seluruh pengurus GM FKPPI agar kembali berpegang teguh pada muruah dibentuknya organisasi dua tahun lalu saat terjadi peleburan FKPPI dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) GM FKPPI menjadi GM FKPPI.

"Saya semakin sedih, di koran disampaikan GM FKPPI akan membentuk kader lima orang tiap desa. Itu disampaikan pada Presiden Joko Widodo. Padahal, itu jelas tidak benar," kritik Panglima TNI Gatot Nurmantyo.