Kasih Kesempatan Buat Formula E? Kenapa tidak

Di tengah euforia tes pramusim Moto GP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, ajang perhelatan Formula E yang bakal digelar di Jakarta juga tengah menyita perhatian publik. Namun bukan karena gelarannya, tetapi banyaknya kontroversi yang menyertai.

Mulai dari pengajuan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta meskipun akhirnya kandas. Begitu juga polemik perubahan lokasi sirkuit dari Monas ke Ancol, serta menggelindingnya kasus Formula E tersebut dalam proses penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto membenarkan KPK tengah mengumpulkan berbagai bukti untuk mengetahui kronologi tindak pidana dalam kasus tersebut. “Kalau penyelidikan, apapun informasi yang ada tentunya akan kami jaring, nanti kami kait kaitkan, kami jahit (seperti) apakah kronologinya,” kata Karyoto seperti dikutip mediaindonesia.com.

Sejumlah pihak telah diperiksa KPK. Mulai dari anggota DPRD dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Anggara Wicitra dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Bahkan sebelum keduanya memberikan keterangan, KPK juga telah memeriksa mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Pati Djalal.

Prasetio diperiksa terkait dengan proses penganggaran penyelenggaran ajang mobil balap listrik tersebut. Kepada KPK, Prasetio mengungkap mulai dari usulan, pembahasan, sampai pengesahan anggaran.

Prasetio menilai, mekanisme pembayaran commitment fee yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyalahi aturan. Apalagi, fee itu sudah dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum peraturan daerah tentang APBD DKI disahkan dan tanpa konfirmasi. "Pengeluaran terbesar Formula E saat ini sebesar Rp560 miliar. Itu dipakai untuk pembayaran commitment fee ke Formula E Operation (FEO)," kata Prasetio dikutip mediaindonesia.com dari keterangan tertulisnya pada Selasa (8/2).

Prasetio menambahkan, commitment fee yang dibayar dari APBD DKI Jakarta paling besar dibandingkan kota di negara-negara lain. Menurut dia, penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada, hanya dikenai biaya nomination fees for the city of Montreal sebesar Rp1,7 miliar dan Race Fees sebesar Rp17 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp18,7 miliar.

Selain Montreal, Anggara juga menyebutkan penyelenggaraan Formula E di New York, Amerika Serikat yang justru sama sekali tidak dikenai commitment fee. Lalu, di Roma, Italia, lanjut Anggara, juga dibebaskan dari biaya commitment fee sampai penyelenggaraan pada 2025.

Adapun pihak yang mendukung gelaran Formula E juga melancarkan jurusnya. Setelah mengandaskan inisiasi hak interpelasi, mereka bahkan melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Dan sehari usai diperiksa KPK, Prasetio menjalani pemeriksaan di BK DPRD. Inilah yang membuat gelaran Formula E lebih semarak pada sisi politiknya, bukan pada persiapannya.

Begitu pun terkait kunjungan studi banding panitia penyelenggara Formula E ke Diriyah Arab Saudi, tempat pembukaan ajang Formula E musim ini, kembali menuai polemik. Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengaku para petinggi Jakpro tidak memiliki sense of crisis yang dialami warga karena pandemi covid-19.

Dua kubu seakan adu cepat melakukan manuver dalam urusan Formula E tersebut. Tidak hanya di level elite politik yang terpecah, di kalangan warga Jakarta pun tidak satu suara dalam menyikapi Formula E. Survei yang dilakukan oleh Populi Center menggambarkan hal itu.

Berdasarkan survei, 50,1% warga Jakarta meyakini gelaran akan mendongkrak perekonomian Ibu Kota. Adapun masyarakat yang menilai tidak yakin sebesar 34,2%. "Hasil survei menunjukkan sebesar 50,1% (sangat yakin 6,8%; yakin 43,3%) masyarakat yakin bahwa penyelenggaraan Formula E dapat menggerakkan perekonomian masyarakat DKI Jakarta," kata peneliti Populi Center Rafif Pamenang.

Survei tersebut digelar 26 Januari-1 Februari 2022 dengan melibatkan 600 responden warga DKI Jakarta dipilih secara acak bertingkat dengan margin of error 4%. Adapun soal dugaan korupsi, Populi Center merekam sebanyak 32% masyarakat menilai ada unsur korupsi dalam kasus Formula E. Adapun yang menilai tidak ada unsur kasus korupsi dalam , sebesar 22,5%.

Pertanyaan berikutnya mengenai keterlibatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Survei mencatat mayoritas masyarakat sebesar 59,8% (tidak percaya 54,8% dan sangat tidak percaya 5%) meyakini Anies tidak terkait korupsi tersebut. Kemudian, masyarakat yang percaya Anies terlibat sebesar 9,5%.

Di tengah kontroversi yang menyeruak, seluruh pihak sebaiknya bersikap bijaksana. Berikan dukungan untuk suksesnya gelaran bertaraf internasional ini. Kalaupun ada indikasi penyelewengan toh sekarang KPK juga sudah memulai penyelidikan.

Jika Formula E gagal, bukan hanya Jakarta yang akan menanggung malunya, tapi nama Indonesia di mata insan otomotif dunia. Kasih kesempatan dulu, kasih semangat, jangan menghasut untuk menolak perhelatan yang masih dikerjakan.

Kalau yang menonjol politiknya, investor pasti takut, wisatawan akan tidak nyaman. Namun, tentu warga Jakarta juga perlu memberikan dukungan kepada KPK untuk cermat dalam mengusut jika ada potensi rasywah dalam pengelolaannya.