Dibutuhkan Pemimpin yang Disyacitra

BILA melihat maraknya kasus OTT kepala daerah yang dilakukan KPK, mungkin kita perlu belajar dari sejarah tentang pesan bijak pujangga terkenal Empu Prapanca dalam bukunya yang terkenal Nagarakretagama. Sang Empu menyebut ada 15 sifat bijak dari seorang pemimpin, yang bila kita terjemahkan saat ini sebenarnya sudah tertuang dalam berbagai bentuk aturan hukum yang intinya ialah penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin dimaksud ialah dari sifat kepemimpinan yang bijak (wijana) hingga pemimpin yang kuat bahkan dapat menghancurkan musuhnya (ansyaken musuh). Dalam kenyataan saat ini yang terjadi ialah pemimpin dipilih rakyat melalui proses pemilu yang demokratis justru mengingkari sumpah jabatannya dan terlibat tindak pidana. Terlebih lagi tindak pidana korupsi yang tentunya merugikan masyarakat banyak.

Jarang menemukan pemimpin di zaman sekarang yang memenuhi prinsip pemimpin sebagaimana diingatkan Empu Prapanca pada 1365 atau sekitar 653 tahun lalu. Salah satu dari sifat bijak tersebut ialah disyacitra, yaitu jujur terbuka, yang bila diterjemahkan dalam kepemimpinan saat ini ialah berintegritas dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sayangnya, hal ini justru menjadi persoalan utama bangsa ini, yaitu sikap para pemimpinya yang tidak jujur dan terbuka. Terbukti dengan sekian banyak kepala daerah dan pemimpin negeri ini yang dihukum penjara karena tidak disyacitra.

Pemimpin yang dihindari untuk dipilih
Cita-cita menjadi penguasa atau pemimpin ialah merupakan hak setiap orang sebagai warga negara sepanjang memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku. Naluriah dan alamiah bila manusia memiliki hasrat untuk berkuasa dan menjadi pemimpin. Namun, kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan saat ini, harusnya menjadi pelajaran yang mahal karena terus berulangnya OTT oleh penegak hukum dan menjadi sebuah pemandangan biasa.

Padahal ketika masa kampanye pemilu semua calon dalam visi misinya sudah dipastikan mencantumkan komitmen untuk menjalankan pemerintahan tanpa perilaku korupsi atau bebas KKN. Sayangnya, pemilih tertipu dengan janji manis masa kampanye dan ketika berkuasa lupa akan janji dan sumpah jabatannya.

Menurut psikologi politik, setidaknya ada lima ciri pemimpin yang seharusnya sejak awal dihindari untuk tidak dipilih. Ciri tersebut ialah, pertama, sejak awal mencalonkan dirinya sendiri menjadi pemimpin dan bukan karena diminta atau dipinang oleh parpol atau massa pendukung karena kualitas serta kepribadian yang bersangkutan dianggap layak menjadi pemimpin.

Kedua, mengiklankan diri, pemimpin yang sejati ialah mereka yang bekerja untuk kemaslahatan, bekerja dalam diam dan tidak menonjolkan dirinya, apalagi menjual dirinya untuk dipilih.  Ketiga, mengobral janji, calon pemimpin yang mengobral janji tanpa melihat realitas dan irasional. Keempat, memanipulasi tingkat elektabilitas dengan memperalat lembaga survei. Calon pemimpin seperti ini sudah jelas berpotensi untuk menyalahgunakan kewenangannya (abuse of power) ketika terpilih.

Kelima, mempunyai rekam jejak yang tidak baik. Sudah jelas bahwa pemimpin yang baik bisa tecermin dari portofolio kehidupan karier yang dibangun selama bertahun-tahun sebelumnya. Bila saja terdapat cacat cela yang secara jelas mencoreng reputasinya menjadi calon pemimpin, sebaiknya sejak awal sudah dihindari untuk dipilih.

Dengan demikian, sudah tepat langkah KPU untuk melarang caleg yang mantan koruptor untuk menghindari perbuatan tercelanya berulang kembali. Apakah para pemimpin yang tertangkap OTT KPK atau yang sudah dan sedang dihukum penjara saat ini, pada masa kampanyenya terlibat setidak-tidaknya masuk dalam lima ciri pemimpin yang seharusnya dihindari untuk dipilih sejak awal, wallahualam.

Bila saja dilakukan penelitian, hampir semua calon pemimpin negeri ini mempraktikkan ciri-ciri pemimpin yang harus dihindari. Walaupun mungkin tidak semua ciri tersebut dilakukan, tapi setidak-tidaknya  beberapa dari ciri tersebut sudah pasti dilakukannya.

Pesan moral
Kita patut bersyukur karena pelaksanaan pemilukada di 171 daerah, yaitu di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota telah selesai dilaksanakan dengan aman dan relatif lancar, walaupun beberapa daerah melakukan pemilihan ulang pada beberapa TPS. Sementara itu, masih menunggu keputusan final penghitungan suara dan pengumuman resmi pemenang oleh KPU, mengingat masih terdapat kemungkinan ada keberatan peserta pemilukada yang kalah untuk mengajukan upaya hukum memperjuangkan haknya.

Akan tetapi, sudah bisa dipastikan tidak banyak perubahan peta para calon kepala daerah yang sudah terpilih mengacu pada penghitungan cepat pascapelaksanaan pemilukada pada 27 Juni 2018. Selaku warga masyarakat, kita berharap pesan moral yang terpatri dalam sumpah jabatan setiap pemimpin yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya di atas kitab suci agar dapat menjadi amanat agung yang tetap dipertahankan selama menjalani masa jabatan.

Bisa jadi tidak semua janji kampanye dapat dipenuhi karena berbagai keterbatasan, tetapi yang terpenting ialah bersikap jujur dan terbuka (disyacitra) kepada rakyat yang dilayaninya.  Janganlah mengingkari pilihan rakyat dengan mengkhianati mandatnya. Hanya orang yang tidak berakal sehat serta tidak belajar dari sejarah, yakni perilaku korupsi para pemimpin terdahulu yang terus berulang untuk ditiru dengan melakukan kesalahan yang sama. Mengingat pula bahwa perilaku korupsi bukanlah hakikat manusia Indonesia yang Pancasilais.
Semoga noktah hitam tidak terjadi pada 171 kepala daerah terpilih. Dengan demikian, setidak-tidaknya masyarakat masih menaruh asa atas Indonesia yang lebih baik.