Raffi, Puteri Komarudin, dan Taufik Hidayat jadi Kandidat Menpora, Ini Penilaian Pengamat

KURSI Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) masih menjadi sorotan setelah reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto menyisakan posisi ini kosong. Sejumlah nama mulai bermunculan, dari politisi hingga figur publik, namun penentuan siapa yang akan mengisinya dinilai lebih kental dengan aroma tarik-menarik kepentingan politik.

Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menyebut ada tiga kandidat Menpora yang belakangan mencuat. "Nama menpora saat ini ada tiga nama yakni Raffi Ahmad, Puteri Komarudin, dan Taufik Hidayat, meski tak menutup kemungkinan dari sosok lain atas dari perimbangan pembagian kursi kabinet antar partai-partai politik," jelasnya saat dihubungi, Rabu (10/9).

Baca juga : Kekosongan Kursi Menteri Dinilai Politis

Menurut Efriza, persaingan antara Raffi Ahmad dan Puteri Komarudin tidak lepas dari latar belakang partai. Raffi dikenal dekat dengan Gerindra, partai Presiden Prabowo, sementara Puteri berasal dari Partai Golkar. Ia menilai peluang Puteri lebih besar karena Golkar telah menjalin komunikasi politik dengan Presiden.

Baca juga : Prabowo Lantik Empat Menteri dan Satu Wamen Baru, Menpora Baru Menyusul

"Besar kemungkinan Puteri Komaruddin yang kuat diajukan karena Golkar sempat mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo, jadi Menpora tetap jatahnya Golkar," ujarnya.

Puteri saat ini merupakan anggota Komisi XI  DPR. Ia merupakan anak dari mantan Ketua DPR Ade Komarudin. Namun beredar kabar bahwa Puteri menyatakan ia tidak menjadi Menpora karena tidak direstui sang ibu.

Peluang Taufik Hidayat

Efriza juga tak menutup kemungkinan adanya kejutan politik. Menurutnya, jatah kursi bisa bergeser seiring dinamika negosiasi antarpartai. Penunjukan Menpora dari kader PKB atau bahkan dari Wamenpora Taufik Hidayat masih terbuka, sebagaimana kasus reshuffle yang mengangkat Wamen Koperasi menjadi Menteri Koperasi.

Efriza menilai tarik-ulur ini lebih merefleksikan konsolidasi kekuasaan ketimbang evaluasi kinerja kementerian. "Ini semua lebih kepada tarik menarik kepentingan politik saja, dalam upaya menjaga stabilitas pemerintahan," pungkasnya. (M-1)