Zulkifli Tanjung Kritik Manuver Menjelang Munas PBTI

SEMULA mantan Ketua Harian Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Zulkifli Tanjung enggan diajak berbicara soal taekwondo Indonesia. Alasannya, ia ingin fokus dengan bisnisnya.

Mantan atlet nasional itu bersama peraih medali perak Olimpiade 1992 Barcelona Dirc Richard yang akrab dipanggil DR seperti diketahui mendampingi Marciano Norman selama dua periode kepengurusan PBTI, yakni pada 2011-2015 dan 2015-2019. Di era itu, prestasi taekwondo Indonesia mengalami kemajuan dan membanggakan.

“Sebagai catatan, di era kepemimpinan Pak Marciano prestasi taekwondo cukup bagus dengan gaya kepemimpinan beliau yang sangat humanis, tegas, dan fokus terhadap pembinaan dan prestasi. Di masa beliau memimpin PBTI, taekwondo merupakan salah satu cabor yang selalu menjadi andalan sebagai penyumbang medali emas dalam kegiatan multievent dan juga selalu memenuhi target pencapaian prestasi bagi Indonesia pada SEA Games 2015 dan 2017 serta Asian Games 2018," katanya.

Ia menambahkan, pada masa kepengurusannya, hampir 40% dengan sistem kuota atlet dari jumlah medali emas (Kyorugi) yang diperebutkan di SEA Games Singapura 2015 dan Sea Games Malaysia 2017 selalu dapat diraih oleh tim taekwondo Indonesia.

"Bahkan kita juga sukses mencetak prestasi atlet Delfia Rosmaniar yang tercatat sebagai penyumbang medali emas pertama bagi kontingen Merah Putih di Asian Games 2018 Jakarta," kata Zulkifli dalam keterangannya, Jumat (18/8).

Ketika disinggung dengan rencana Musyawarah Nasional (Munas) PBTI yang akan digelar di Jakarta pada 4 September nanti, mantan Wakil Ketua Umum PBTI ini mulai angkat bicara. Bahkan, Zulkifli mengkritik ada upaya pelaksanaan Munas PBTI untuk mengarahkan kepada calon tunggal (petahana).

"Saya sudah mendengar adanya pemberitahuan PBTI tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Ketua Umum PBTI  periode 2023-2027 di Munas nanti. Begitu juga dengan persyaratan menjadi bakal calon Ketua Umum PB TI yang harus mendapat surat dukungan tertulis minimal 30% surat dukungan suara sah dari 34 pengurus provinsi," katanya.

Menurutnya, persyaratan itu merupakan hal yang wajar dalam setiap pelaksanaan Munas. Tetapi, dia sangat menyayangkan adanya manuver yang dilakukan untuk mengganjal surat dukungan terhadap bakal calon lain.

"Menurut pendapat saya sesuatu yang dipaksakan itu pasti tidak akan baik hasilnya. Harusnya diberikan juga kesempatan bakal calon lain untuk bertarung di Munas nanti dan tak perlu dihalangi. Biarlah pemilik suara (pengprov) yang menentukan pilihan dengan melihat visi dan misi serta rekam jejak dan reputasi bakal Calon Ketua Umum PBTI," tambahnya.

Baca juga: Lotte All Star Futsal Challenge Hadirkan Laga Dua Tim Futsal Selebritas

Zulkifli juga mengungkapkan adanya kejanggalan terkait pembentukan Tim Penjaring dan Penyaringan yang semua personelnya hanya diisi pengurus PBTI. Bahkan personel tim Penjaringan ini sangat aktif ikut meminta surat dukungan ke pengprov-pengprov untuk mendukung salah satu calon.

"Kejadian ini pertama kali sejak PBTI berdiri dan sangat tidak terpuji. Seharusnya Munas dilaksanakan dengan fair dan sportif serta dijadikan momentum untuk mencari kandidat Calon Ketua Umum PBTI yang terbaik untuk kemajuan prestasi taekwondo Indonesia," imbuhnya.

Prestasi taekwondo di era PBTI pimpinan Thamrin Marzuki, jelas Zulkifli, gagal total jika dibandingkan dengan era kepemimpinan Marciano Norman. Pada SEA Games 2019 di Filipina, tim taekwondo tidak berhasil meraih medali emas, sedangkan di SEA Games 2021 Vietnam, taekwondo hanya menyumbangkan 1 medali emas lewat Muhammad Bassam. Hasil yang sama juga diraih pada SEA Games 2023 Kamboja melalui Megawati Tamesti Maheswari.

Yang perlu menjadi catatan penting, lanjut dia, adanya sejarah buruk di mana atlet taekwondo Indonesia tidak bisa tampil di babak kualifikasi Olimpiade 2021 Tokyo karena permasalahan administrasi. Ketiga atlet yakni Mariska Halinda (kelas 49kg), Muhammad Basam Raihan (58kg), dan Adam Yazid Ferdiansyah (68kg) tidak bisa bertanding meski sudah tiba di Amman, Yordania, tempat digelarnya Kualifikasi Olimpiade Tokyo.

"Ini adalah kesalahan paling fatal yang tidak bisa dimaafkan karena tampil di babak kualifikasi Olimpiade adalah mimpi semua atlet taekwondo. Tetapi, mimpi mereka terhapus bukan karena dikalahkan lawan dalam pertandingan tetapi terganjal masalah administrasi," katanya.

Ternyata kejadian atlet tidak bisa bertanding atau diskualifikasi itu bukan yang pertama. Sebelumnya, ada satu atlet putra junior  erkena diskualifikasi karena kelebihan berat badan saat tampil pada Kejuaraan Taekwondo Asia 2019 di Yordania.

"Sejak saya menjadi atlet hingga aktif menjadi pengurus PBTI tidak pernah ada atlet terkena diskualifikasi terkait kelebihan berat badan atau permasalahan administrasi dan itu pasti sanksinya berat terhadap ofisial maupun pengurus bila hal ini terjadi, sebab pengawasan kontrol berat badan dan persoalan pendaftaran administrasi itu selalu dilakukan pada fase persiapan sebelum keberangkatan atlet ke berbagai event internasional," jelasnya lagi.

Ia melanjutkan, semua itu seharusnya menjadi catatan penting bagi Ketua Pengprov TI se-Indonesia karena nasib taekwondo berada di tangan mereka yang menjadi pemilik suara. Begitu juga dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo sebagai penanggung jawab tertinggi olahraga Indonesia harus menjadikan catatan penting, apalagi persiapan taekwondo menuju babak kualifikasi Olimpiade 2021 Tokyo lalu itu menggunakan anggaran negara. (RO/I-2)