Tata Kelola Keuangan PBSI Akan Dipisah dari Ketum dan Sekjen

KETUA Umum PP PBSI terpilih Agung Firman Sampurna berencana memisahkan kewenangan Ketua Umum dan Sekjen PP PBSI dari tata kelola keuangan. Menurutnya Ketua umum dan Sekjen hanya akan berkonsentrasi dalam hal pengelolaan dan tata kelola organisasi.

"Dalam kepengurusan saya posisi ketua umum dan sekjen akan fokus mengurus kepada aspek aspek pengelolaan organisasi, tata kelola organisasi. Sedangkan tata kelola keuangan kami minta teman teman agar ketua umum dan sekjen dibebastugaskan dan tidak lagi memiliki wewenang untuk mengalola," tutur Agung dalam konferensi pers perdananya sebagai Ketua Umum PBSI, Jumat (6/11).

Ia menuturkan ruang lingkup Ketua Umum dan Sekjen lebih kepada soal kepengurusan, melantik pengurus daerah. Selain itu peraturan organisasi yang dibutuhkan untuk mendukung ruang gerak dan langkah PBSI dan kebijakan strategis akan disusun bersama dan diputusoleh ketua dan sekjen.

Sedangkan dalam konteks keuangan dan kegiatan kegiatan PBSI dalam kaitan pelatihan, rekrutmen pembinaan atlet termasuk pengembangan klub didalamnya ada aspek pengelolaan keuangan pihaknya akan membentuk management eksekutif.

"Nantinya anggotanya bisa dirangkap oleh sebagian dari pengurus PP PBSI yang dipandang kompeten di bidangnya dan memiliki pengalaman dan waktu yang memadai agar intens mengurus," terang Agung.

Baca juga: Agung Firman Punya Target Kawinkan Thomas & Uber

Agung menekankan pengelolaan keuangan akan dikelola secara transparan dan akuntable. Pihaknya akan mengumpulkan sponsor sponsor terbesar dan membahas hal tersebut. Selain itu nantinya juga akan dirumuskan bersama siapa yang akan menjada auditor dari kantor akuntan publik yang ditunjuk untuk memeriksa keuangan PBSI dan hasilnya akan diumumkan ke publik.

"Dengan begitu publik dapat mengetahui berapa besar dana yang dikelola PBSI selama 1 tahun bagaimana kualitas pengelolaannya dan digunakan untuk apa saja," ujar Agung.

Selain itu dalam kaitan sponsorship dalam hal kerja samanya nanti akan dirumuskan secara bersama bentuknya dengan para sponsor sehingga tetap akuntable. Lebih lanjut Agung menuturkan khusus untuk posisi ketum dan sekjen tidak akan mendapat bentuk insentif apapun dalam kegiatan ini sehingga terlepas dari potensi konflik kepentingan. (OL-4)